Category: Ekonomi Pembangunan

Contoh Skripsi Ekonomi Pembangunan

  1. Analisis Pengaruh Dana Perimbangan  Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Disparitas Pendapatan Antar Daerah Pasca Desentralisasi Fiskal Di Indonesia
  2. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tabungan Dan Investasi Swasta Di Indonesia  Periode 1984-2003 (=Ke8)
  3. Analisis Pengaruh Utang Luar Negeri (Foreign Debt) Dan Penanaman Modal Asing (Pma) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
  4. Pengujian Kausalitas Granger  Antara Nilai Tukar, Suku Bunga Deposito Dan Harga Saham Di Lima Negara Asean Sebelum Dan Sesudah Krisis Moneter Periode 1995.1 – 2004.6
  5. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Besarnya Simpanan Mudharabah Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 1993.I –2003.Iv Dalam Jangka Pendek Dan Jangka Panjang
  6. Tinjauan Terhadap Teori Perilaku Produsen Perbandingan Antara Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Syariah
  7. Analisis Pinjaman  Konsumtif Riil  Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode 1998.2 – 2003.1
  8. Analisis Pengaruh Sbi, Jumlah Uang Beredar, Inflasi Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Kinerja Reksa Dana Saham Di Indonesia Periode 1999.07-2004.11
  9. Transmisi Kebijakan Moneter Melalui Jalur Kredit Dan Posisi Kredit Investasi Domestik Di Indonesia Periode 2001:1-2007:6.
  10. Pengaruh Komponen Pengeluaran Agregat Terhadap Permintaan Agregat Impor Indonesia Periode 1970-2001 Dalam Jangka Panjang Dan Jangka Pendek
  11. Efektivitas Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah Di Kabupaten Semarang Tahun 2004-2007
Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Efektivitas Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah Di Kabupaten Semarang Tahun 2004-2007 (EP-11)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan adalah meningkatkan pendapatan nasional, sekaligus menjamin pembagian pendapatan yang merata bagi seluruh rakyat sesuai dengan rasa keadilan dalam mewujudkan asas keadilan sosial. Dalam melaksanakan pembangunan nasional segenap kemampuan modal dan potensi dalam negeri harus dimanfaatkan sebesar-besarnya dengan disertai kebijaksanaan serta langkah-langkah guna membantu, membimbing pertumbuhan dan meningkatkan kemampuan yang lebih besar bagi golongan ekonomi lemah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Melalui otonomi daerah, pembangunan ekonomi daerah diharapkan terwujud melalui pengelolaan sumber-sumber daerah. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai wewenang daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dan batas wewenang yang diberikan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Peran pemerintah pusat dalam desentralisasi ini hanya melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Langkah- langkah yang diambil yaitu dengan menggunakan sumber keuangannya sesuai dengan batas-batas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah maka sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari :
a. Pajak daerah;

b. Retribusi daerah;

c. Bagian laba usaha daerah

d. Pendapatan asli daerah yang sah lainnya

Pajak berhubungan dengan pembangunan yaitu sebagai potensi yang harus digali dalam pembangunan ekonomi. Pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi Budgeter dan fungsi Mengatur (Reguierend). Budgeter adalah fungsi yang terdapat disektor publik dan pajak disini merupakan suatu alat atau suatu sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara yang pada waktunya digunakan untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran negara.

Fungsi Mengatur (Reguierend) adalah pajak yang digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Fungsi ini biasanya terdapat pada sektor swasta. Alat pembangunan tersebut didasarkan melalui tarif-tarif pajak, baik pajak langsung maupun pajak tidak langsung yang berada dalam sistem pengenaan pajak-pajak berupa pembebasan pajak-pajak dan pemberian insensif-insensif atau dorongan-dorongan.

Dalam menjalankan otonomi daerah yang dimulai pada tahun 2001, masing-masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber pendapatan asli daerah agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah. Dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dapat dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi melalui efektivitas pemungutan yaitu dengan mengoptomalisasikan potensi yang ada dan terus menggali sumber-sumber pendapatan yang baru tidak terkecuali daerah di Kabupaten Semarang.

Melihat perkembangan realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Semarang dari tahun 2004 hingga tahun 2007 pada tabel 1.1 diatas selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2005 sebesar Rp.624.945.653,00 tahun 2006 sebesar Rp.1.780.753.789,00 dan tahun 2007 sebesar Rp.874.906.196,00.
Peningkatan jumlah penerimaan pajak daerah di Kabupaten Semarang pada tahun 2004 hingga tahun 2007 tidak terlepas dari jenis penerimaan pajak daerah seperti pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak pengambilan bahan galian golongan C yang ada di Kabupaten Semarang.

realisasi jenis penerimaan pajak daerah di Kabupaten Semarang pada tahun 2004 hingga tahun 2007 mengalami peningkatan. Jenis penerimaan yang terbesar adalah pajak penerangan jalan yang selalu meningkat dari tahun 2004 hingga tahun 2007. Berikutnya dapat dilihat pula jenis penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C yang memiliki penerimaan terkecil meskipun pada akhirnya penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C mengalami peningkatan dibandingkan pajak hiburan.

Perkembangan penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C tersebut dapat dilihat dari tahun 2004 ke tahun 2005 yang mengalami peningkatan sebesar Rp.23.831.370,00. Kemudian pada tahun
2005 ke tahun 2006 mengalami peningkatan pula sebesar Rp.12.216.848,00 dan terakhir tahun 2007 mengalami kenaikan sebesar Rp.9.970.400,00. Meskipun dari tahun 2004 hingga tahun 2007 peningkatan tersebut mengalami penurunan penerimaan.

realisasi penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C di daerah Kabupaten Semarang, setiap bulannya mengalami peningkatan dan ada yang mengalami penurunan penerimaan dari tahun 2004 hingga tahun 2007 bahkan ada beberapa bulan yang tidak mendapat penerimaan dari pajak tersebut dikarenakan pemungutan pajak dilakukan sebulan setelah pengambilan bahan galian sehingga pada bulan Januari yang harusnya dibayar oleh wajib pajak, telah terlunasi pada bulan Desember tahun 2003. Hal ini dianggap rutin setiap tahunnya, tetapi pada tahun 2006 dan 2007, terjadi penerimaan dari tanah urug yang bersifat insidentil.

Penentuan ukuran potensi cadangan tambang galian golongan C berdasarkan kebijakan dari Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi yang ada di Kabupaten Semarang. Potensi cadangan tambang disebutkan besar bila kapasitas volume lebih besar dari 5.000.000 m3, sedang
yaitu antara 1.000.000 m3 hingga 5.000.000 m3 dan kecil bila volumenya

kurang dari 1.000.000 m3.

Sumber dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang, menyatakan bahwa sepuluh jenis bahan galian golongan C yang ada di Kabupaten Semarang yaitu andesit, bentonit, batu gamping, trass, kaolin, pasir urug, pasir, tanah liat dan kerikil, hanya andesit dan tanah urug yang dilakukan penarikan pajak. Sedangkan, bahan galian golongan C yang lainnya belum dapat dioptimalkan oleh pemerintah daerah di Kabupaten Semarang, maka peneliti memfokuskan pada keefektifan dalam pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Semarang apakah telah memenuhi target yang dianggarkan dan sesuai dengan prosedur pelaksanaan atau terdapat kendala dalam pemungutannya sehingga menyebabkan kontribusinya rendah. Maka timbullah pemikiran untuk melakukan suatu penelitian dengan judul :
“Efektivitas Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dan

Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah Di Kabupaten Semarang Tahun 2004-2007”

Untuk mendapatkan koleksi Judul Tesis Lengkap dan Skripsi Lengkap dalam bentuk file MS-Word, silahkan klik download

Atau klik disini

Pengaruh Komponen Pengeluaran Agregat Terhadap Permintaan Agregat Impor Indonesia Periode 1970-2001 Dalam Jangka Panjang dan Jangka Pendek (EP-10)

Perekonomian dunia dewasa ini telah semakin menunjukkan gejala interdependensi, yaitu sudah berlangsungnya hubungan timbal balik antara belahan-belahan dalam sistem perekonomian dunia dan saling bergantungnya perkembangan di satu belahan dunia dari perkembangan di belahan-belahan dunia yang lainnya. Peningkatan kegiatan niaga dalam lalu lintas internasional menyentuh kepentingan negara-negara berkembang maupun negara industri. Kebanyakan negara-negara dewasa ini mempunyai ciri perekonomian terbuka, artinya lalu lintas kegiatan ekonomi luar negeri mengandung arti yang besar sekali bagi kepentingan ekonomi suatu negara.

Dengan kemajuan teknologi yang sangat cepat, pembagian kerja menjadi semakin pesat, sebagai akibatnya semakin meningkat pula produksi barang dan jasa yang dibutuhkan untuk memuaskan masyarakat. Perkembangan spesialisasi berarti pula perkembangan perdagangan, karena tidak semua sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa dapat diperoleh di dalam negeri, akibatnya perdagangan antar negara akan meningkat dengan cepat.
Perdagangan menciptakan keuntungan dengan memberikan peluang kepada setiap negara untuk mengekspor barang-barang yang diproduksinya dengan menggunakan sebagian besar sumber daya yang berlimpah terdapat di negara yang bersangkutan serta mengimpor barang-barang yang produksinya menggunakan sumber daya yang langka di negara tersebut.
Indonesia sebagai negara berkembang masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap produk dan faktor produksi dari luar negeri, dalam upaya untuk mendukung ekspor non migasnya.
Perkembangan ekspor dan impor Indonesia untuk periode 1970-2001 dapat dilihat pada grafik 1.1. Ekspor maupun impor Indonesia memiliki kecenderungan untuk terus meningkat meski terdapat penurunan pada tahun-tahun tertentu. Bila diperhatikan, fluktuasi ekspor dan impor yang terjadi cenderung selalu sama. Yakni pada saat ekspor meningkat, imporpun meningkat. Demikian pula sebaliknya pada saat ekspor turun, impor ikut menurun. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara ekspor dan impor.
Grafik 1.1
Perkembangan perdagangan luar negeri Indonesia
periode 1970-2001 ($US Juta)

Dari grafik 1.1 terlihat bahwa sejak tahun 1970 nilai ekspor dan impor Indonesia senantiasa meningkat, pada tahun 1985-1986 sempat terjadi penurunan yang kemudian pada tahun berikutnya kembali mengalami peningkatan.
Krisis ekonomi tahun 1997 yang dialami Asia Tenggara termasuk Indonesia telah membawa pengaruh pada permintaan impor. Dimana selama tahun 1997-1999 terjadi penurunan nilai impor.
Melewati tahun 2000, nilai impor Indonesia mengalami peningkatan. Peningkatan ini terkait dengan meningkatnya kebutuhan bahan baku dan barang modal yang sangat dibutuhkan dalam kegiatan produksi dalam negeri.
Dari uraian mengenai perkembangan ekspor dan impor Indonesia, dapat dikatakan bahwa impor secara tidak langsung menjadi penunjang pertumbuhan ekonomi, karena bahan baku/penolong maupun barang modal yang diimpor dipergunakan untuk memproduksi barang-barang yang akan diekspor.
Menurut konsep permintaan impor tradisional, faktor yang dianggap dominan dalam mempengaruhi permintaan impor adalah faktor pendapatan nasional dan harga relatif impor dimana ukuran pendapatan nasional yang sering digunakan adalah Produk Domestik Bruto (PDB) riil.
Menurut teori, selain dari sisi produksi (sektoral), PDB dapat pula di lihat menurut penggunaan (pengeluaran) yang secara garis besar menggambarkan struktur penggunaan pendapatan nasional untuk konsumsi dan investasi. PDB menurut pengeluaran juga diartikan sebagai permintaan akhir domestik. Permintaan yang dimaksud adalah permintaan akhir yang dibedakan menurut permintaan dalam dan luar negeri. Permintaan dalam negeri terdiri dari pengeluaran konsumsi rumah tangga/swasta (private consumption expenditure), pengeluaran konsumsi pemerintah (government consumption expenditure), Pengeluaran investasi (expenditure on investment goods), sedangkan permintaan luar negeri merupakan ekspor barang dan jasa (export of goods and services).
Grafik 1.2 menunjukkan perkembangan PDB menurut penggunaannya dari sisi permintaan dalam negeri, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah dan investasi pembentukan modal bruto untuk periode 1970-2001. Pada grafik 2.1 terlihat bahwa dari tahun ketahun pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan komponen pengeluaran yang paling besar, diikuti oleh pengeluaran investasi pembentukan modal bruto dan pengeluaran konsumsi pemerintah, dimana pada akhir periode tahun 2001 jumlah pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 67,26% dari PDB, pengeluaran investasi pembentukan modal sebesar 21,81% dan pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 7,18%.

Dengan demikian, komposisi komponen pengeluaran agregat (aggregate expenditure components) atau permintaan akhir (final demand expenditure) ternyata menjadi faktor penting yang menentukan tingkat permintaan agregat impor. Komponen pengeluaran agregat yang terdiri atas pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, pengeluaran investasi serta ekspor barang dan jasa diteliti dengan alasan bahwa adanya perbedaan dalam komponen ini dapat mengakibatkan perbedaan dalam kandungan permintaan impor. Jika hal ini benar, maka penggunaan variabel pendapatan tunggal dalam fungsi permintaan impor tradisional dapat mengakibatkan terjadinya bias.

Untuk mendapatkan koleksi Judul Tesis Lengkap dan Skripsi Lengkap dalam bentuk file MS-Word, silahkan klik download

Atau klik disini


Transmisi Kebijakan Moneter Melalui Jalur Kredit dan Posisi Kredit Investasi Domestik di Indonesia Periode 2001:1-2007:6 (EP-09)

Era reformasi yang diperkenalkan di Indonesia kurang lebih satu dasawarsa silam, dapat disebut sebagai titik tolak perubahan Bangsa Indonesia secara sturktural dan konseptual di segala lini. Sektor ekonomi, dalam hal ini yang merupakan bagian yang terintegrasi pada sistem kenegaraan bersama-sama dengan sektor politik, social, dan budaya, juga membangun perbaikan-perbaikan secara gradual dengan satu tujuan tunggal, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Badai krisis yang menghantam perekonomian Indonesia pun secara tidak langsung telah mendorong peramuan berbagai formulasi kebijakan dalam bidang ekonomi. Diawali dari perubahan kebijakan nilai tukar tetap kepada sistem nilai tukar mengambang pada tahun 1997, kemudian diikuti dengan kebijakan inflation targeting yang mulai diperkenalkan pada tahun 2000, sampai upaya untuk mendongkrak pertumbuhan sektor riil yang isunya kini telah marak berkembang dikalangan para praktisi, akademisi, bahkan masyarakat luas sekalipun. Adalah benar jika pada dasarnya pertumbuhan ekonomi sebuah negara lebih didominasi oleh sektor konsumsi sebagai motor penggeraknya, namun tidak lantas investasi menjadi faktor yang dapat diabaikan.
Grafik 1.1
Proporsi Investasi dan Konsumsi Dalam GDP

Grafik 1.1 diatas menjelaskan betapa proporsi GDP selama rentang waktu 2001-2007 selalu didominasi oleh konsumsi masyarakat, hal ini dapat dilihat melalui sumbangsihnya pada GDP yang selalu diatas 60% atau dengan rata-rata sebesar 72%, sedangkan dari sisi investasi hanya mampu berkontribusi rata- rata sebesar 20% tiap kuartalnya. Meskipun sumbangan investasi ini dapat dibilang masih relatif kecil, namun investasi tetap memiliki peranan penting di dalam permintaan agregat.

Alasan pertama, biasanya pengeluaran investasi lebih tidak stabil apabila dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi sehingga fluktuasi investasi dapat menyebabkan resesi dan boom. Oleh karena itu para ahli ekonomi sangat tertarik untuk menganalisanya, terutama dalam kaitannya dengan kebijakan stabilisasi untuk mengatasi akibat buruk dari adanya fluktuasi investasi (Nopirin: 1993).
Kedua, Harapan yang ingin dicapai oleh pemerintah dengan pemberdayaan pengeluaran investasi nantinya ialah akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi sekaligus sebagai media penyerap tenaga kerja untuk kemudian menjadi pemecah masalah pengangguran yang terus menghantui perekonomian Indonesia.
Menyadari hal tersebut BI selaku pemegang otoritas moneter bersama-sama dengan pemerintah mencoba menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengontrol tingkat pertumbuhan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat suku bunga domestik secara simultan untuk membangun pertumbuhan investasi sektor riil di Indonesia.

Grafik 1.2
Posisi Kredit Konsumsi, Modal Kerja, dan Investasi

Grafik 1.3 diatas menunjukkan bahwa kredit konsumsi masih mendominasi proporsi pengucuran kredit perbankan umum kepada masyarakat. Hal ini wajar, mengingat sifat dari kredit konsumsi yang rendah resiko. Posisi tertinggi kedua ditempati oleh kredit modal kerja, yang pada dasarnya juga serupa dengan kredit konsumsi, yaitu bersifat jangka pendek dan rendah akan resiko, namun berbeda halnya dengan kredit investasi dimana kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang lebih tinggi dalam hal resiko pengembalian kredit. Sehingga terkesan bahwa perbankan selama ini cenderung untuk bermain aman.
Sejalan dengan hal tersebut, BI selaku pemegang otoritas tertinggi dalam bidang moneter telah mengeluarkan empat belas kebijakan yang mengarah pada optimalisasi fungsi intermediasi perbankan sebagai langkah kongkrit konstruktif untuk mendorong perkembangan sektor riil. Pemerintah bukan tidak pernah berupaya untuk menumbuhkembangkan sektor riil, namun kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah pada masa lampau masih belum terasa maksimal. Manajemen yang kurang baik dari perbankan ditambah lagi isu korupsi yang sangat sarat pada masa orde baru, akhirnya mampu mementahkan rumusan kebijakan yang dibangun oleh pemerintah pada saat itu.

Grafik 1.3
Perbandingan Suku Bunga SBI 1 Bulan
dan Suku Bunga Kredit Bank Umum

Jika kita melihat Grafik 1.3 diatas yang mengkomparasikan tingkat suku bunga SBI 1 bulanan dengan tingkat suku bunga kredit bank umum maka dapat disimpulkan bahwa sebelum oktober 2005 pergerakan tingkat suku bunga kredit bank umum berlawanan arah dengan pergerakan tingkat suku bunga SBI 1 bulanan, yang artinya ketika terjadi peningkatan pada tingkat suku bunga SBI 1 bulanan tidak direspon positif oleh tingkat suku bunga kredit bank umum, begitupun sebaliknya. Namun setelah memasuki kuartal pertama tahun 2006, pergerakan dari kedua tingkat suku bunga tersebut mulai searah, dan ini menjadi pemicu bagi Bank Indonesia untuk menurunkan tingkat suku bunga SBI 1 bulanan dengan harapan tingkat suku bunga kredit bank umum juga akan turun yang tidak lain tujuan akhirnya ialah untuk mengoptimalisasi fungsi intermediasi perbankan.

Dengan mengacu pada latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menyajikan menyajikan skripsi yang berjudul :
“Transmisi Kebijakan Moneter Melalui Jalur Kredit dan
Posisi Kredit Investasi Domestik di Indonesia Periode 2001:1-2007:6”

Untuk mendapatkan koleksi Judul Tesis Lengkap dan Skripsi Lengkap dalam bentuk file MS-Word, silahkan klik download

Atau klik disini

ANALISIS PENGARUH SBI, JUMLAH UANG BEREDAR, INFLASI DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP KINERJA REKSA DANA SAHAM DI INDONESIA PERIODE 1999-2004 (EP-08)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Peningkatan kesejahteraan dan tingkat harapan hidup akan membuat seseorang berpikir mengenai masa depan dan akan membawa dampak terhadap perlunya penempatan dana yang umumnya disisihkan dari pendapatan, tetapi dalam sesuatu yang diharapkan akan meningkat nilainya di masa datang. Kegiatan menempatkan dana (asset) pada sesuatu (aktiva/aset keuangan) yang diharapkan akan meningkat nilainya di masa mendatang disebut sebagai kegiatan investasi .

Ada tiga hal utama yang mendasari perlunya melakukan investasi, yaitu adanya kebutuhan masa depan atau kebutuhan saat ini, adanya keinginan untuk menambah nilai aset dan adanya kebutuhan untuk melindungi nilai aset yang sudah dimiliki, dan karena adanya inflasi. Oleh karena itu, orang berusaha untuk menyisihkan sebagian pendapatannya di masa produktif dan menyimpannya untuk masa depan yang umumnya sudah kurang produktif.
Investasi memiliki arti yang sangat luas dan umum karena berhubungan dengan nilai dari aset baik berupa uang maupun benda. Sekolah sejak TK hingga lulus sarjana adalah sebuah investasi bagi diri pribadi. Jika kita saat ini bisa membaca, menulis, berpikir, mempunyai keahlian, dan memiliki pekerjaan, ini semua merupakan hasil investasi yang kita lakukan tersebut. Selanjutnya, pengertian investasi dalam tulisan ini akan membahas dalam cakupan investasi keuangan (financial investment). Investasi keuangan ini dilakukan di pasar keuangan (financial market) yang pada umumnya dibagi menjadi dua, yaitu pasar uang dan pasar modal. Pasar uang (money market) merupakan pasar untuk surat berharga jangka pendek seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) dan commercial paper sedangkan dalam pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk surat berharga jangka panjang dimana instrumen yang diperjualbelikan seperti saham dan obligasi.
Secara perlahan namun pasti, pasar modal Indonesia bagi dunia usaha, memberikan alternatif pembiayaan yang menarik melalui kemungkinan-kemungkinan menggalang dana dimana perusahaan-perusahaan menjadi institutionalized, atau melembaga secara ekonomi dan sosial (sosial karena perusahaan yang go public disebut public company) dalam sistem ekonomi sementara dari sudut perusahaan, pasar modal membuat perusahaan itu mempunyai public accountability yang menjadikan ia lebih “transparan” (lebih jelas terbaca kegiatan maupun hasil-hasilnya secara finansial) dan terbuka bagi kritik masyarakat secara meluas. Di sisi lain, bagi para pemilik dana, pasar modal memberikan berbagai pilihan investasi. Jumlah dan bentuk pilihan ini semakin banyak mulai dari yang relatif tinggi resikonya sampai pada pilihan-pilihan beresiko rendah. Alternatif yang semula terbatas pada saham dan obligasi, kini menjadi semakin beragam dengan adanya portofolio, yang merupakan cikal bakal terbentuknya reksa dana.
Gambar 1.1
Proses Pembentukan Portofolio Melalui Reksa Dana

Sumber: Eduardus Tandelilin, Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio;
Edisi Pertama, Cetakan Pertama, BPFE, Yogyakarta, 2001, Hal. 21

Lahirnya reksa dana merupakan suatu pemecahan baru terhadap wahana investasi dimana seorang pemodal dapat mengimplementasikan prinsip diversifikasi, “don’t put all your eggs into one basket”, tanpa harus mempunyai modal yang relatif besar, pengetahuan yang cukup dan tidak perlu mengorbankan waktu untuk memilih dan mengawasinya terus-menerus untuk memperhatikan kondisi dan perkembangan pasar. Per definisi, Reksa Dana (mutual fund) adalah institusi jasa keuangan yang menerima uang dari para pemodal yang kemudian menginvestasikan dana tersebut dalam portofolio yang terdiversifikasi pada efek/sekuritas.

Reksa Dana sendiri sebagai produk adalah cukup sederhana dan menarik. Sederhana karena produk merupakan dalam bentuk sertifikat yang terdiri dari berbagai instrumen pasar modal dan pasar uang. Pengetahuan yang baik mengenai kondisi perusahaan-perusahaan akan menjadikan sertifikat reksa dana sangat menguntungkan bagi calon investor yang tidak harus memilih hanya saham-saham tertentu. Begitupun, dalam situasi bursa efek yang berkepanjangan mengalami depresi, banyak sekali kalangan yang melihat reksa dana sebagai “resep” untuk membuat bursa menjadi bullish kembali.

Fenomena maraknya produk reksa dana ini tidak bisa ditutup-tutupi dan yang paling menonjol dari perkembangan industri reksa dana adalah semakin banyaknya jumlah produk reksa dana. Jadi, bukan tidak mungkin krisis perbankan justru bukan bencana bagi industri reksa dana malah sebaliknya merupakan blessing in disguise. Data memperlihatkan sejak 1996 sampai 2004 produk reksa dana tumbuh pesat dan terus mengalami pertumbuhan yang signifikan. Setiap tahun rata-rata muncul lebih dari 10 reksa dana baru yang akan semakin memberikan banyak pilihan investasi bagi masyarakat pemodal.

Jenis reksa dana itu sendiri cukup banyak, seperti reksa dana pendapatan tetap yang 80 persen portofolio investasinya pada efek yang berbentuk surat utang seperti obligasi, reksa dana pasar uang yang portofolio investasinya pada jenis instrumen pasar uang seperti SBI, reksa dana saham yang portofolio investasinya terdiri dari saham dan reksa dana campuran yang instrumen investasinya bisa berbentuk saham dan obligasi atau dikombinasikan dengan instrumen lainnya.

Per 22 Maret 2005 posisi Nilai Aktiva Bersih reksa dana semakin memperlihatkan peningkatan, meski pada awal tahun 2005 industri reksa dana di Indonesia di tandai dua peristiwa penting. Pertama terjadinya kasus manipulasi Reksa Dana Prudence oleh Bank Global yang sedikit banyak berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terutama menyangkut fungsi perbankan sebagai channel of distribution produk reksa dana di Indonesia, yang lainnya menyangkut pemberlakuan metode penilaian portofolio dengan menggunakan metode marked to market.

Semangat investasi pada reksa dana adalah market-based return yang berarti mekanisme pasarlah yang akan menentukan besar kecilnya rate of return yang akan diperoleh oleh seorang investor. Hal tersebut menjadikan masyarakat mulai menyadari bahwa tingkat pengembalian (yield) investasi di reksa dana ternyata lebih tinggi dari investasi deposito atau produk perbankan lainnya dimana tingkat pengembalian industri reksa dana ini didukung oleh faktor makroekonomi seperti pertumbuhan GDP, kondisi moneter, suku bunga SBI, nilai tukar rupiah dan laju inflasi. Akan tetapi, faktor makroekonomi jugalah yang membuat kinerja reksa dana terpuruk.

Sepanjang 1996 sampai 2004 tingkat pengembalian rata-rata reksa dana hanya kalah oleh produk investasi saham (indeks pasar). Memang perlu disadari bahwa investasi pada saham jauh lebih rumit dan ada banyak faktor yang perlu dimiliki dan dilakukan oleh investor saham diantaranya membutuhkan dana yang relatif besar, informasi, analisis, monitoring, serta pengambilan keputusan. Dana yang relatif besar untuk membeli saham di bursa saham dibutuhkan, karena investor harus terlebih dahulu menjadi nasabah salah satu perusahaan broker saham yang umumnya meminta investor menyetor dana minimum Rp. 25.000.000,- dari transaksi investasi yang akan dilakukan. Di samping itu, dana yang relatif besar juga dibutuhkan untuk melakukan diversifikasi dengan membeli beberapa jenis saham untuk menghindari resiko kerugian total, misalnya “kalau memilih saham dalam sebuah industri, ambillah dua saham tetapi bukan sembarang dua, ambillah yang terbaik dan terburuk” . Adanya kendala dari faktor-faktor tersebut, reksa dana saham muncul menjadi pilihan tepat karena umumnya pemodal mengalami kesulitan untuk melakukan investasi sendiri pada instrumen saham tersebut. Di lain pihak, catatan historis menunjukkan, dalam jangka panjang, investasi pada reksa dana saham dapat memberikan hasil yang lebih baik.

Sebelum terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997, perusahaan lebih banyak mengandalkan hutang bank untuk membiayai investasi mereka. Hal ini terlihat dari porsi hutang terhadap ekuitas (debt to equity ratio) dalam struktur keuangannya banyak yang lebih besar dari satu, sementara saat ini banyak bank-bank yang melakukan reposisi strategi ekspansi kredit mereka dari corporate lending menjadi retail lending yang menyebabkan pasokan corporate loan menjadi terbatas. Namun, dengan adanya sumber dana dari masyarakat investor melalui reksa dana saham, emiten perusahaan akan lebih mudah menjual sahamnya, atau menerbitkan saham baru (right issue) untuk membiayai kegiatan investasinya tanpa mengandalkan pihak perbankan. Di lain sisi, investor pun mendapatkan kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan perusahaan tersebut. Di sini terlihat bahwa melalui reksa dana saham terjadi simbiose mutualisme antara investor dengan perusahaan.

Reksa Dana saham tidak hanya memberikan manfaat secara langsung kepada emiten maupun investor tetapi juga secara tidak langsung akan memberikan manfaat bagi industri pasar modal dan bagi pertumbuhan ekonomi karena turut menjadi salah satu penopang berputarnya roda perekonomian, yakni sebagai intermediary (perantara) yang menyediakan sumber dana bagi kegiatan investasi. Keberhasilan penggalangan dana masyarakat untuk tujuan investasi ini pada akhirnya akan berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional yang berorientasi pada penggunaan sumber dana dalam negeri. Hal ini akan dapat memperbaiki struktur pembiayaan nasional yang selama ini sangat tergantung pada pinjaman luar negeri.

Berdasarkan ilustrasi di atas dan dengan memperhatikan keadaan ekonomi yang terus berkembang, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai:
“ANALISIS PENGARUH SBI, JUMLAH UANG BEREDAR, INFLASI DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP KINERJA REKSA DANA
SAHAM DI INDONESIA PERIODE 1999.07-2004.11”

1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan deskripsi yang dituangkan di atas, penulis sangat tertarik untuk mengamati dan mengembangkan lebih lanjut mengenai variabel-variabel makroekonomi Indonesia dalam kaitannya dengan kinerja reksa dana saham. Adapun hal-hal yang ingin diketahui adalah:
1. Seberapa besar pengaruh variabel SBI, jumlah uang beredar, inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap kinerja reksa dana saham di Indonesia selama periode Juli 1999-November 2004?
2. Variabel apa yang paling besar mempengaruhi kinerja reksa dana saham di Indonesia selama periode Juli 1999-November 2004?

Untuk mendapatkan koleksi Judul Tesis Lengkap dan Skripsi Lengkap dalam bentuk file MS-Word, silahkan klik download

Atau klik disini

ANALISIS PINJAMAN KONSUMTIF RIIL PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 1998.2 – 2003.1 (EP-07)

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan renaissance Islam modern : neorevivalis dan modernis. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslim untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al – Quran dan As – Sunnah.

Upaya awal penerapan system profit dan loss sharing tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an , yaitu adanya upaya mengelola dana jemaah haji secara nonkonvensional. Rintisan intitusional lainnya adalah Islamic Rural Bank di desa Mit Ghamr pada tahun 1963 di Kairo Mesir.

Setelah dua rintisan awal yang cukup sederhana ini, bank Islam tumbuh dengan sangat pesat yang beroperasi diseluruh dunia, baik dinegara-negara yang berpenduduk muslim maupun di Eropa, Australia maupun Amerika.

Satu hal yang juga patut dicatat adalah saat ini banyak nama besar dalam dunia keuangan internasional seperti Citibank, Jardine Flemming, ANZ, Chase Chemical Bank, Goldman Sech, dan lain-lain telah membuka cabang dan subsidiaries yang berdasarkan syariah. Dalam dunia pasar modal pun, Islamic fund kini ramai diperdagangkan, suatu hal yang mendorong singa pasar modal dunia Dow Jones untuk menerbitkan Islamic Dow Jones Index .
Oleh karena itu tak heran jika Scharf, mantan direktur utama bank Islam Denmark yang non muslim itu, menyatakan bahwa bank Islam itu adalah partner baru pembangunan.

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah
1. Karnael A. Purwataatmaja,
2. M. Dewam Rahardjo, A,
3. M. Saefuddin ,
4. M. Amien Azis, dan lain-lain.
Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Diantaranya adalah Baitut Tamwil-Salman, Bandung, yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa yang berbentuk koperasi, yakni Koperasi Ridho Gusti.
Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990 menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua Bogor Jawa Barat. Hasil Lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan Amanat Munas IV MUI , dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. (M. Syafi’i Antonio, 2001)
Kelompok kerja yang disebut Tim perbankan MUI, bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait.

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonvensi diri secara total menjadi bank syariah.

Peluang tersebut ternyata disambut antusias oleh masyarakat perbankan. Sejumlah bank mulai memberikan pelatihan dalam bidang perbankan syariah bagi para stafnya. Sebagian bank tersebut ingin menjajaki untuk membuka divisi atau cabang syariah dalam institusinya. Sebagian lainnya bahkan berencana mengkonvensi diri secara total menjadi bank syariah. Hal demikian diantisipasi oleh Bank Indonesia dengan mengadakan “Pelatihan Perbankan Syariah” bagi para pejabat Bank Indonesia dari segenap bagian, terutama terutama aparat yang terkait langsung seperti DPNP (Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan), kredit, pengawasan, akuntansi, riset, dan moneter.

Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan bank milik pemerintah pertama yang melandaskan operasionalnya pada prinsip syariah. Secara structural, BSM berasal dari Bank Susila Bakti (BSB), sebagai salah satu anak perusahaan dilingkup Bank Mandiri (ex BDN), yang kemudian dikonversikan menjadi bank syariah secara penuh.

Satu perkembangan lain perbankan syariah di Indonesia pasca reformasi adalah diperkenankannya konversi cabang bank umum konvensional menjadi bank syariah.
Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama pada sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi computer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan mendasar diantara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, stuktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja. (Adiwarman Karim , 2002)
Dalam bank syariah , akad yang dilakukan memiliki konsekwensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga yaumil qiyamah nanti.
Setiap akad dalam perbankan syariah , baik dalam hal barang, perilaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad, seperti hal-hal berikut,
1. Rukun
Seperti :
- penjual,
- pembeli,
- barang,
- bunga,
- akad/ ijab-qabul
2. Syarat
Seperti syarat berikut :
- Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah.
- Harga barang dan jasa harus jelas.
- Tempat penyerahan (delivery) harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi.

- Barang boleh ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan.
Bank syariah dapat memiliki stuktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang membedakan adalah harus adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah.
Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dan setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Karena itu, biasanya penempatan Badan Pengawas Syariah dilakukan oleh Rapat. Umumnya Pemegang Saham, setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.
Dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan syariah. Karena itu, bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan.
Dalam perbankan syariah suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, diantaranya sebagai berikut,
1. Apakah objek pembiayaan halal atau haram?
2. Apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat ?
3. Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila ?
4. Apakah proyek berkaitan dengan penjudian ?
5. Apakah usaha itu berkaitan dengan industri senjata yang illegal atau berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh masal ?
6. Apakah proyek dapat merugikan syiar islam, baik secara langsung maupun tidak langsung ?
Perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional disajikan dalam tabel 1.1 berikut ini,
Tabel 1.1
Perbandingan antara bank syariah dengan bank konvensional

BANK ISLAM BANK KONVENSIONAL
1. Melakukan investasi yang halal-halal saja.
2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual-beli, atau sewa.
3. Profit dan falah oriented.
4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan.
5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah.
1. Investasi yang halal dan haram.
2. Memakai perangkat bunga.
3. Profit oriented
4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk debitor-debitor
5. Tidak terdapat dewan sejenis.

Sumber : Bank Indonesia, Biro Perbankan Syariah

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan pada bank dapat dibagi menjadi dua hal berikut,
1. Pinjaman produktif
Yaitu pinjaman yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. Pinjaman konsumtif
Yaitu pinjaman yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.
Menurut keperluannya, pinjaman produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut.
1. Pinjaman modal kerja
Yaitu pinjaman untuk memenuhi kebutuhan
a. peningkatan produksi
b. untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang.
2. Pinjaman investasi
Yaitu pinjaman untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.
Bank konvensional memberikan kredit kerja dengan cara memberikan pinjaman sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendanai seluruh kebutuhan yang merupakan kombinasi dari komponen-komponen modal kerja tersebut, baik untuk keperluan produksi maupun perdagangan dalam waktu tertentu,dengan imbalan berupa bunga.
Bank syariah dapat membantu seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, tetapi dengan menjalin hubungan partner ship dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai pengusaha penyandang dana (shahibul maal), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (mudharib). Skema pembiayaan semacam ini disebut dengan mudharabah (trust financing). Fasilitas ini dapat diberikan dalam jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil (yang belum dibagikan) yang menjadi bagian bank.

Bank syariah dapat menyediakan pinjaman komersil untuk pemenuhan kebutuhan barang konsumsi dengan menggunakan skema berikut ini,
1. Al-bai’bi tsaman ajil atau jual beli dengan angsuran
2. Al-ijarah al-muntahia atau sewa beli
3. Al-musyarakah mustanaqhishah atau decresing participation, dimana secara bertahap bank menurunkan jumlah partisipasinya.
4. Ar-Rahn untuk memenuhi kebutuhan jasa.

Pembiayaan konsumsi tersebut diatas lazim digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sekunder. Adapun kebutuhan primer pada umumnya tidak dapat dipenuhi dengan pinjaman komersil. Seseorang yang belum mampu memenuhi kebutuhan pokoknya tergolong fakir atau miskin. Oleh karena itu, ia wajib diberi zakat atau sedekah, atau maksimal diberikan pinjaman kebajikan (al-qardh al-hasan), yaitu pinjaman dengan kewajiban pengembalian pinjaman pokoknya saja, tanpa imbalan apapun.

Dalam perbankan syariah, sebenarnya penggunaan kata pinjam-meminjam kurang tepat digunakan disebabkan dua hal. Pertama, pinjaman merupakan salah satu metode hubungan financial dalam islam. Kedua, dalam islam pinjam-meminjam adalah akad sosial, bukan akad komersial. Artinya, bila seseorang meminjam sesuatu, ia tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjaman. Hal ini didasarkan pada hadist Nabi SAW. Yang mengatakan bahwa setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat atau riba, sedangkan para ulama sepakat bahwa riba itu haram. Karena itu pada perbankan syariah, pinjaman tidak disebut kredit, tetapi pembiayaan (financing).
Seperti dalam perbankan konvensional, perbankan syariah memetapkan syarat-syarat umum untuk sebuah pinjaman, seperti hal-hal berikut,

1. Surat permohonan tertulis, dengan dilampiri proposal yang memuat gambaran umum usaha, rencana atau prospek usaha, rincian dan rencana penggunaan dana, jumlah kebutuhan dana, dan jangka waktu penggunaan dana.
2. Legalitas usaha, seperti identitas diri, akta pendirian usaha, surat izin umum perusahaan, dan tanda daftar perusahaan.
3. Laporan keuangan, seperti neraca dan laporan rugi laba, data persediaan terakhir, data penjualan, dan fotokopi rekening bank.
Contoh-contoh perhitungan praktis :

1. Al-Murabahah
Misalkan seorang nasabah ingin memiliki sebuah motor. Ia dapat memohon kepada bank syariah agar bank membelikannya. Setelah diteliti dan dinyatakan dapat diberikan, bank membelikan motor tersebut dan memberikannya kepada nasabah. Jika harga motor tersebut Rp 4.000.000,00 dan bank ingin mendapatkan keuntungan
Rp 800.000,00 selama dua tahun, maka harga yang ditetapkan kepada nasabah sebesar Rp 4.800.000,00. Nasabah dapat mencicil pembayaran tersebut Rp 200.000,00 perbulan.

2. Bai’as-Salam
Seorang petani memerlukan dana sebesar Rp 2.000.000,00 untuk mengolah sawahnya seluas 1 hektar. Ia datang ke bank dan memohon permohonan dana untuk keperluan itu. Setelah diteliti dan dinyatakan dapat diberikan , bank memerlukan akad bai’as-Salam dengan petani, dimana bank akan membeli gabah, misalnya, jenis IR dari petani untuk jangka waktu 4 bulan sebanyak 2 ton dengan harga
Rp 2.000.000,00. Pada saat jatuh tempo, petani harus menyetor gabah yang dimaksud kepada bank. Jika bank tidak memerlukan gabah untuk keperluannya sendiri, bank dapat menjualnya kepada pihak lain, atau meminta petani mencarikan pembelinya dengan harga yang lebih tinggi, misalnya Rp 1.200,00 perkilogram. Dengan demikian, keuntungan bank dalam hal ini adalah Rp 400.000,00 atau
(Rp 200,00 x 2000 kg).

3. Bai’al-Istishna
Seorang yang ingin membangun atau merenovasi rumah dapat mengajukan permohonan dana untuk keperluan itu dengan cara bai’al-Istishna, bank berlaku sebagai penjual yang menawarkan pembangunan/renovasi rumah. Bank lalu membeli/memberikan dana, misalnya Rp 30.000.000 secara bertahap. Stelah rumah itu jadi, secara hukum Islam rumah/ hasil renovasi rumah itu masih menjadi milik bank dan sampai tahap ini akad istisna sebenarnya telah selesai. Karena bank tidak ingin memiliki rumah tersebut, bank menjualnya kepada nasabah dengan harga yang disepakati, misalnya Rp 39.000.000,00 dengan jangka waktu pembayaran 3 tahun. Dengan demikian, bank memperoleh keuntungan Rp 9.000.000,00.

4. Al-Mudharabah
Seorang pedagang yang memerlukan modal untuk berdagang dapat mengajukan permohonan untuk pembiayaan bagi hasil seperti mudharabah, dimana bank bertindak sebagai shahibul maal dan nasabah selaku mudharabah. Caranya adalah dengan mengitung dulu perkiraan pendapatan yang akan diperoleh nasabah dari proyek yang bersangkutan. Misalnya, dari modal Rp 30.000.000,00 diperoleh pendapatan Rp 5.000.000,00 per bulan. Dari pendapatan itu harus disisihkan dahulu untuk tabungan pengembalian modal misalnya Rp 2.000.000,00 selebihnya dibagikan antara bank dengan nasabah dengan kesepakatan dimuka, misalnya 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank.

5. Musyarakah
Pak Budi adalah seorang pengusaha yang akan melaksanakan suatu proyek. Usaha tersebut memerlukan modal Rp 100.000.000,00. Ternyata setelah dihitung, Pak Budi hanya memiliki Rp 50.000.000,00 atau 50% dari modal yang diperlukan. Pak Budi kemudian datang ke sebuah bank syariah untuk mengajukan pembiayaan dengan skema musyarakah. Dalam hal ini, kebutuhan terhadap modal Rp 100.000.000 dipenuhi oleh nasabah 50% dan 50% dari bank. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Seandainya keuntungan dari proyek itu Rp 20.000.000 dan nisbah atau porsi bagi hasil yang disepakati adalah 50:50, pada akhirnya Pak Budi harus mengembalikan dana sebesar Rp 50.000.000,00 (dana pinjaman dari bank) ditambah Rp 10.000.000,00 (50% keuntungan untuk bank).

6. Musyarakah Mutanaqishah
Nasabah dan bank berkongsi dalam pengadaan suatu barang (biasanya rumah atau kendaraan), misalkan 30% dari nasabah dan 70% dari bank. Untuk memiliki barang tersebut, nasabah harus membayar kepada bank sebesar porsi yang dimiliki bank. Karena pembayarannya dilakukan secara angsuran, penurunan porsi kepemilikan bank pun berkurang secara proporsional sesuai dengan besarnya angsuran. Barang yang telah dibeli secara kongsi tadi baru akan menjadi milik nasabah setelah porsi nasabah menjadi 100% dan porsi bank 0%.

7. Al-Ijarah
Bank syariah yang mengoperasikan ijarah dapat melakukan leasing, baik operational lease maupun financial lease. Akan tetapi, pada umumnya bank-bank syariah lebih banyak melakukan financial lease with purchase option atau ijarah muntahia bit-tamlik. Hal ini karena skema lebih sederhana dari sisi pembukuan dan bank tidak direpotkan oleh beban pemeliharan asset. Ditinjau dari hal tersebut, ijarah lebih sering dipakai untuk pembiayaan investasi dan customer loan.

Syarat kehidupan sehari-hari kian lama kian rumit. Karena itu pentingnya pinjaman konsumtif untuk kebutuhan pokok bagi tiap orang tidak berlebihan. Pinjaman konsumtif sedikit banyak bersifat tidak produktif, walaupun ada pengaruhnya pada produktifitas masyarakat secara tidak langsung, yaitu mendorong produksi dan supply. Tentu saja pinjaman harus ada tanggungan berupa deposito atau bukti harta tetap yang dimiliki si peminjam.

Maka dalam tataan sosial Islami pemerintah terpaksa menarik pajak semua deposito dan saldo kredit untuk memperoleh biayanya. Rakyat tidak akan merasa berat memikul beban perpajakan ini karena adanya pelayanan cuma-cuma, dengan demikian, perdagangan, perniagaan, dan industri pun akan tumbuh dengan pesat. Akibatnya, sumberdaya ekonomi akan dimanfaatkan dengan baik, masalah pengangguran akan terpecahkan, dan pendapatan nasional pun akan meningkat dalam suatu negara Islam. Pada semua negara Islam terdapat sejenis pinjaman yang khas yang disebut Qard i-Hasanah yang artinya suatu pinjaman tanpa bunga. Seseorang yang berhutang harus menyelesaikan semua utangnya sebelum ia meninggal dunia, kalau tidak maka ia berdosa, dalam beberapa hal si pemberi pinjaman akan memberi Qard i-Hasanah, pinjaman tanpa bunga yang harus dibayar kembali.( M.A.Mannan,1992)

Dengan berpatokan kepada pinjaman tanpa bunga ,maka fenomena ini menjadi latar belakang penulis untuk memilih judul :
“ Analisis Pinjaman Konsumtif Riil Pada Bank Syariah
di Indonesia Periode 1998.2 – 2003.1”

1.2 Identifikasi Masalah
Dengan demikian identifikasi permasalahan dalam penelitian ini akan menganalisis tentang :
1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan pinjaman konsumtif pada Bank Syariah di Indonesia?
2. Diantara faktor-faktor tersebut, faktor mana yang lebih berpengaruh terhadap permintaan pinjaman konsumtif pada Bank Syariah di Indonesia?

Untuk mendapatkan koleksi Judul Tesis Lengkap dan Skripsi Lengkap dalam bentuk file MS-Word, silahkan klik download

Atau klik disini

TINJAUAN TERHADAP TEORI PERILAKU PRODUSEN Perbandingan antara Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Syariah (EP-06)

BAB I
PENDAHULUAN

I. 1 LATAR BELAKANG
Di tengah kemajuan pesat yang telah dicapai ilmu ekonomi memasuki milenium ketiga ini, ilmu ekonomi dihadapkan kepada sebuah pertanyaan krusial : sejauh mana disiplin ilmu ini berhasil memainkan peran kuncinya dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup bagi seluruh umat manusia ? Pertanyaan ini sangat wajar untuk dimunculkan, karena dalam tataran teknis, setiap disiplin ilmu senantiasa dihadapkan pada sebesar apa kontribusi atas peradaban manusia. Apa yang telah diberikan oleh ilmu ekonomi bagi kemanusiaan ?


Kebahagiaan manusia telah menjadi tujuan utama seluruh masyarakat di dunia. Namun ada perbedaan pandangan mengenai apa yang membentuk kebahagiaan itu dan bagaimana hal itu dapat direalisasikan. Perbedaan ini menyangkut diikutsertakan atau tidaknya aspek spiritual sebagai hal yang membentuk kebahagiaan disamping aspek material. Kebahagiaan aspek material dapat tercapai dengan memenuhi tujuan-tujuan material, diantaranya meliputi pengentasan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan materi bagi semua individu, ketersediaan peluang bagi setiap orang untuk dapat hidup secara terhormat, serta distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata .

Dalam kaitannya untuk memenuhi tujuannya mewujudkan kesejahteraan umat manusia tersebut, maka berkembanglah ilmu Ekonomi Kesejahteraan (Welfare Economics) yang dirintis oleh Pigou pada tahun 1912, yang menjadi fondasi bagi perkembangan ilmu ekonomi kebijakan publik, perdagangan internasional, ekonomi industri, dan cabang ilmu ekonomi lainnya . Sehingga ilmu ekonomi tidak hanya ditampilkan hanya menjadi serangkaian persamaan dan parameter matematika, time series , regresi dan ekonometri sehingga kering dari nilai-nilai kemanusiaan .

Perekonomian dunia saat ini mengarah menuju sistem ekonomi kapitalisme pasar dengan perekonomian Amerika Serikat sebagai acuannya . Sistem ekonomi ini menganut paham efisiensi berdasarkan Pareto Optimality yang mengasumsikan efisiensi terjadi apabila syarat-syarat berikut tercapai :
- Setiap barang dan jasa yang mempengaruhi kepuasan seseorang adalah tersedia di pasar (complete).
- Ada banyak penjual dan pembeli dalam suatu pasar, dan mereka bebas untuk masuk dan keluar pasar tanpa ada hambatan yang menghalangi, serta tidak ada seorang penjual pun yang dapat mengontrol tingkat harga di pasar (competitive).
- Semua pelaku ekonomi mengetahui seluruh informasi yang berkaitan dengan preferensi konsumen, teknologi produksi, tingkat harga, dan segala informasi yang mereka butuhkan untuk mengambil suatu keputusan ekonomi (full information).
- Semua pasar dalam perekonomian adalah berada dalam keadaan keseimbangan, dimana jumlah kuantitas barang atau jasa yang diminta adalah sama dengan jumlah kuantitas barang atau jasa yang diminta (general equilibrium).

Optimalitas Pareto ini dengan baik diterima dan berkembang dalam teori perilaku pelaku ekonomi konvensional, serta setiap individu bebas melakukan aktivitas ekonomi dan berinteraksi sehingga tingkat harga dan pasar akan menyesuaikan diri tanpa adanya campur tangan dari pusat atau pemerintah. Dengan bekerjanya invisible hand , mereka yang berusaha mencapai keuntungan pribadinya akan secara otomatis mewujudkan kemakmuran publik , serta adanya paradigma yang berupaya melepaskan ilmu ekonomi dari semua kaitan transedental, kepedulian etika, agama, dan nilai-nilai moral (sekulerisme), serta berorientasi duniawi dan pragmatis turut menghiasi wajah ekonomi konvensional .

Konsep efisisiensi berdasarkan Optimalitas Pareto tidak menjelaskan sama sekali tentang distribusi pendapatan. Suatu perekonomian dapat efisien dalam pandangan Pareto dimana perekonomian tersebut memiliki distribusi pendapatan yang merata atau bahwa seseorang yang memilki segalanya di lain pihak orang lain mengalami kelaparan adalah tetap dalam kategori efisien, selama kebahagiaan seseorang dapat dibuat lebih baik (better off) tanpa membuat kebahagiaan orang lain lebih buruk (worse off). Sehingga besar kemungkinan terjadinya trade off atau saling mengorbankan antara pemerataan dan efisiensi .

Adalah suatu kenyataan di dunia ini terjadinya fenomena kesenjangan sosial akibat tidak meratanya distribusi pendapatan, tingginya tingkat kemiskinan, dan kelaparan. Sebagai salah satu contoh, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pangan di Roma, 10-13 Juni 2002 memaparkan bahwa sebanyak 815 juta manusia di negara berkembang masih menghadapi kelaparan, 300 juta di antaranya adalah anak-anak yang bergulat dengan kelaparan dan rawan gizi. Dan menurut keterangan produsen makanan hewan, tidak kurang dari 75% makanan anjing dan 77% makanan kucing di Amerika Serikat dipenuhi dengan makanan kaleng, yang biasanya dari daging dan omsetnya adalah empat miliar dollar per tahun .

Tentu ini menjadi ironi yang sangat parah ketika di belahan bumi yang lain manusia menghadapi kelaparan dan rawan gizi, tetapi dengan jumlah besar daging digunakan untuk makanan anjing dan kucing. Padahal sebenarnya daging-daging ini dapat dipakai sebagai makanan untuk manusia.

Dalam tataran perilaku konsumen, tingkat kepuasan yang berupaya dimaksimalkan bisa diraih dengan batasan biaya tertentu. Serta perilaku produsen yang memaksimumkan profit melalui fungsi produksi yang menggambarkan output maksimal yang perusahaan dapat produksi dari setiap kombinasi input tertentu . Semua ini adalah perilaku yang menggerakkan roda perekonomian konvensional yang dilakukan oleh manusia sebagai homo economicus seutuhnya, sekali lagi tanpa adanya pertimbangan kepedulian etika, agama, nilai-nilai moral, maupun sifat altruistik .

Akan tetapi gambaran homo economicus ternyata tidak sepenuhnya sesuai dengan yang seringkali disaksikan oleh masyarakat tentang perilaku manusia pada umumnya. Orang berpartisipasi dalam pemilihan umum, memberikan derma (charity) dan disiarkan melalui berbagai stasiun TV, mendonorkan sumsum tulangnya kepada penderita leukimia yang tidak dikenalnya, prajurit yang rela mengorbankan nyawanya demi keselamatan komandannya dalam peperangan, dan kegiatan lainnya yang jauh dari nilai ekonomis, yang terlihat berlawanan dengan teori self-interest standard of rationality yang ditekankan di dalam buku teori ekonomi mikro saat ini .

Contoh kasus paling aktual yang terjadi di penghujung tahun 2004 adalah bencana gempa yang menyebabkan gelombang Tsunami di perairan timur Aceh, yang dampaknya melanda sebagian Asia Tenggara, Asia Selatan dan Afrika Timur. Bencana kemanusiaan terbesar selama 20 tahun terakhir yang merenggut korban (sementara) meninggal 155.000 jiwa dan 107.039 jiwa diantaranya adalah korban dari Indonesia .

Banyak orang dari penjuru tanah air dan dunia berbondong-bondong memberikan bantuan bagi para korban bencana tersebut, baik dalam bentuk uang, bahan makanan, pakaian dan bantuan lainnya. Ribuan orang dari dalam dan luar negeri turut menjadi relawan dan sumbangan dari luar negeri, baik berupa hibah maupun pinjaman lunak bagi pembangunan kembali segala sesuatu yang telah rusak akibat gempa tersebut mencapai US $ 4 milyar .

Banyak pula perusahaan berlomba-lomba memberikan bantuannya bagi korban bencana sebagai perwujudan rasa tanggung jawab sosialnya yang seakan-akan tidak bertindak rasional – terlepas dari anggapan bahwa hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan citra (brand image) perusahaannya ataupun kepentingan lainnya yang akan menguntungkan perusahaan tersebut – yang seharusnya konsisten dalam perilakunya sebagai produsen, yang berupaya memaksimalkan profitnya.

Semua perilaku manusia ini tampaknya semakin menunjukkan kenyataan berlakunya rasionalitas manusia berdasarkan present-aim standard of rationality , dimana manusia sebagai mahluk sosial mempunyai kecenderungan untuk berbuat baik dan memiliki sifat altruistik.

Perilaku produsen yang tampak tidak rasional dari kaca mata self-interest standard yang banyak dianut oleh ekonomi konvensional ini nampaknya bukan hanya terjadi dalam perilaku produsen kekinian. Harga mobil baru lebih murah daripada mobil bekas, karena produsen mobil pada saat itu merasa cukup atau mungkin merasa malu dengan tingginya profit yang mereka raih, dan mereka merasa puas untuk tidak mengambil keuntungan dari kelebihan permintaan untuk mendapatkan profit yang lebih besar .

Fenomena yang terjadi dalam perekonomian tersebut terjadi karena adanya perbedaan interpretasi kebahagiaan yang ingin diraih oleh setiap manusia, yang kebetulan juga beraktivitas dalam kegiatan ekonomi. Perilaku manusia yang tampaknya berlawanan dengan perilaku homo economicus dari sudut pandang self-interest standard ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :
1. Kebahagiaan seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh kesejahteraan dirinya semata, tetapi juga dipengaruhi oleh pertimbangannya untuk kesejahteraan orang lain. Dia yakin bahwa jika orang lain bahagia, maka dia akan juga merasa bahagia. Contoh yang nyata adalah seorang ayah atau ibu yang rela mengorbankan kebahagiaannnya bagi kebahagiaan anaknya , karena kebahagiaan orang tua tersebut dipengaruhi oleh kebahagiaan si anak. Lebih jauh lagi hal seperti ini terjadi pada tataran yang lebih luas, yakni pada teman, kerabat, saudara sebangsa, bahkan sampai seluruh alam. Contoh teraktual adalah banyaknya masyarakat yang mendaftarkan diri menjadi relawan untuk mempertahankan NKRI karena merasa rasa nasionalismenya terusik ketika terjadi kasus memperebutan blok Ambalat di perairan Sulawesi antara Indonesia dan Malaysia baru-baru ini.
2. Preferensi dapat berbeda dari kesejahteraan karena ketidaktahuan (ignorance) akan sesuatu dan penglihatan akan masa depan (foresight) yang tidak sempurna. Ketika seseorang mungkin menyukai x daripada y dengan keyakinan dia akan lebih baik (better off) apabila ia memilih x daripada y, hal ini mungkin tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi .
3. Seseorang mungkin memiliki preferensi yang irasional. Hal ini disebabkan pertama oleh kepatuhan seseorang terhadap sejumlah kebiasaan, budaya, nilai, ataupun prinsip yang diyakini dan dijalankannya. Penyebab kedua adalah ketakutan yang berlebihan dari bahaya atau rasa sakit dan godaan yang kuat dari suatu kesenangan.
Berdasarkan faktor-faktor tersebut serta adanya rasionalitas manusia menurut pandangan present-aim standard, amat beralasan terjadi perbedaan cara pandang seseorang dalam meraih kebahagiaannya dengan mempertimbangkan aspek spiritual dalam melakukan kegiatan ekonomi. Penggunaan aspek spiritual dalam kegiatan ekonomi yang tersentuh nilai-nilai etika, agama, dan moral ini direpresentasikan oleh ekonomi Islam atau ekonomi syariah.

Ekonomi syariah menghadirkan sudut pandang Islam dari situasi ekonomi yang dihadapi oleh manusia, yang akarnya berasal dari literatur ajaran suci Islam yang menghadirkan panduan yang luas bagi perilaku ekonomi manusia . Ekonomi syariah juga didefinisikan dengan adanya penerapan perintah-perintah (injunctions) dan tata cara (rules) yang diterapkan oleh syariah yang mencegah ketidakadilan dalam penggalian dan penggunaan sumberdaya material guna memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan mereka melaksanakan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat .
Definisi lain dari ilmu ekonomi Islam adalah cabang ilmu pengetahuan yang membantu mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber-sumber daya yang langka yang sesuai dengan maqashid syariah , tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menimbulkan ketidakseimbangan makroekonomi dan ekologi, atau melemahkan keluarga dan solidaritas sosial dan jalinan moral dari masyarakat .

Ekonomi syariah menolak pendekatan efisiensi berdasarkan Pareto Optimality, karena perilaku altruisme yang merupakan ciri dari perusahaan/ produsen Islam tidak relevan dengan kriteria Pareto . Efisiensi yang optimal dari alokasi sumber daya tercapai jika kuantitas dari barang dan jasa yang diperlukan (need-satisfying) dapat diproduksi dengan tingkat yang layak bagi stabilitas ekonomi dan kesinambungan tingkat pertumbuhan . Distribusi pendapatan merupakan bagian penting bagi pemerataan kesejahteraan bagi tiap individu dalam perekonomian. Zakat , pendermaan harta (seperti sedekah dan infak ), dan pengeluaran pemerintah merupakan instrumen penting untuk menjamin pemerataan tersebut .

Perilaku produsen yang altruistik serta dijunjung tingginya upaya pemerataan distribusi kesejahteraan dan pendapatan dalam perekonomian Islam tidak relevan dengan kriteria Pareto dimana tujuan dari produsen dalam perekonomian islam adalah bukan semata-mata maksimalisasi profit di dunia. Sehingga perusahaan akan merasa puas untuk mendapatkan suatu tingkat profit yang ‘pantas’ atau ‘wajar’ yang memungkinkannya untuk mencapai tujuan yang lebih penting yakni ibadah kepada Tuhan . Berdasarkan contoh perilaku manusia yang suka menolong orang lain dengan dasar kemanusiaan seperti contoh kasus yang telah di sebutkan ternyata lebih dekat kepada perilaku individu atau produsen dalam perekonomian Islam.

Dilatarbelakangi oleh berbagai fenomena dan kondisi tersebut, penulis mencoba meninjau dan membandingkan teori perilaku produsen dari kedua siatem ekonomi, yakni sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi syariah. Untuk itu penulis memilih judul :

“ TINJAUAN TERHADAP TEORI PERILAKU PRODUSEN : PERBANDINGAN ANTARA EKONOMI KONVENSIONAL DAN
EKONOMI SYARIAH “

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH
Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mengidentifikasikan permasalahan yang ada sebagai berikut :
1. Bagaimanakah membentuk model matematis perilaku produsen yang sesuai dengan norma-norma Islam ?
2. Bagaimanakah perbedaan perilaku produsen dalam pencapaian profit ditinjau dari sistem ekonomi kwonvensional dan sistem ekonomi yang sesuai dengan norma-norma Islam ?

Untuk mendapatkan koleksi Judul Tesis Lengkap dan Skripsi Lengkap dalam bentuk file MS-Word, silahkan klik download

Atau klik disini


ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BESARNYA SIMPANAN MUDHARABAH PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 1993.I –2003.IV (EP-05)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG
Berdirinya IDB (Islamic Development Bank) pada sidang menteri keuangan di Jeddah tahun 1975, menjadi titik awal gagasan pendirian bank-bank syariah di berbagai negara. Pada akhir periode 1970-an dan awal dekade 1980-an, bank-bank syariah bermunculan di Mesir, Sudan, negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, serta Turki (Antonio, 2001:21).

Pada tahun 1985, sistem perbankan syariah dalam lingkup internasional mampu memobilisasi dana sebesar US $ 5 milyar yang sampai tahun 1999 telah meningkat menjadi US $ 80 milyar. Beberapa institusi keuangan konvensional, seperti Citibank, JP morgan, Deutsche Bank, ABN Amro dan American Express telah mengenalkan produk tanpa bunga kepada konsumennya. Demikian pula perusahaan-perusahaan multinasional seperti General Motors, IBM, dan Daewoo Corporation yang telah memulai menggunakan jasa keuangan tanpa bunga ini (Haron dan Ahmad, 2000 :1)

Berkembangnya bank syariah di kancah internasional, memberi pengaruh bagi pengembangan bank syariah di Indonesia. Mengingat Indonesia berpenduduk 88 persen muslim (Sensus Penduduk, 2000), maka pantaslah bila awal pendiriannya kental dengan peluang captive market yang dimiliki Indonesia.

Awal tahun 1980-an, diskusi mengenai ekonomi Islam mulai dilakukan. Bahkan uji coba dalam relatif terbatas telah dilakukan. Diantaranya adalah BaitutTamwil Salman Bandung dan Koperasi Ridho Gusti di Jakarta. Prakarsa lebih khusus bagi pendirian bank Islam baru dimulai tahun 1990. MUNAS IV MUI ( Majelis Ulama Indonesia ) pada agustus 1990 membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia (Antonio, 2001: 24).

1 Mei 1992 berdirilah bank syariah pertama di Indonesia; Bank Muamalat Indonesia, dengan total komitmen modal disetor Rp 106.126.382.000,- Namun, perangkat hukum operasinya dalam UU No.7 tahun 1992 belum memuat sistem syariah yang memadai. Baru di era reformasi, UU No.10 tahun 1998 memuat secara rinci landasan operasi bank syariah dan memberi arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah (Antonio, 2001: 25).
Pengesahan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 membuka peluang yang kian luas bagi pengembangan bank syariah. Bukan hanya menyebut bank syariah dan bank konvensional secara berdampingan, tapi undang-undang ini juga memuat prinsip produk perbankan syariah seperti murabahah , salam , istisna , mudharabah , musyarakah dan ijarah . Undang-undang ini memberikan efek perlakuan yang sama diantara bank syariah dan konvensional, padahal saat itu baru ada satu bank syariah dan sekitar 70 BPR syariah

Dalam upaya pengembangan sistem perbankan syariah yang sehat dan mampu menjawab tantangan masa mendatang, Bank Indonesia menyusun “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia” ( Biro Perbankan Syariah BI, 2002). Sasaran pengembangan perbankan syariah sampai tahun 2011 tersebut memuat :
- Terpenuhi prinsip syariah dalam operasional ;
- Diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan syariah;
- Terciptanya sistem perbankan syariah yang kompetitif dan efisien, serta
- Terciptanya stabilitas sistemik serta terealisasinya kemanfaatan masyarakat luas.
Dalam upaya mewujudkan sasaran tersebut, Bank Indonesia mencanangkan langkah-langkah strategis yang pelaksanaanya dibagi dalam empat focus area, yakni : mendorong kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah secara konsisten, menyempurnakan regulasi dan sistem pengawasan yang sesuai dengan karakteristik perbankan syariah, mendukung terciptanya efisiensi operasional dan daya saing bank syariah, serta meningkatkan kestabilan sistem, peran, dan kemanfaatan perbankan syariah bagi perekonomian secara umum.

Seperti dalam perbankan konvensional, perbankan syariah juga bergantung pada depositor yang menyimpan uangnya di bank. Seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai perbankan syariah, tingkat bagi hasil menjadi salah satu insentif depositor untuk menyimpan uangnya di bank syariah. Bahkan, penelitian Erol dan El-Bdour (1989) di Sudan dan Turki membuktikan bahwa agama bukanlah alasan utama depositor menyimpan uangnya di bank syariah. Penelitian Haron et.al.(1994); dan Gerrad dan Cunningham(1997), membuktikan bahwa alasan agama dan profit menjadi pertimbangan utama penabung bank syariah di Malaysia dan Singapura.

Di Indonesia ,penelitian Potensi dan Preferensi Perilaku Masyarakat di Pulau Jawa terhadap Bank Syariah dilakukan oleh Bank Indonesia (2000) bekerja sama dengan beberapa universitas negeri . Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa dari 4.025 responden , 94 persen berpandangan bahwa sistem bagi hasil adalah sistem yang dinilai universal dan dapat diterima, serta menguntungkan.

Dari penjelasan diatas, menjadi penting kini untuk mengetahui faktor-faktor apa yang memotivasi depositor untuk menyimpan dananya di bank syariah, dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya penghimpunan dana pihak ketiga bank syariah di Indonesia khususnya simpanan mudharabah.
Dilatarbelakangi oleh kondisi tersebut, penulis mencoba menganalisis berbagai variabel yang menentukan besarnya simpanan tabungan dan deposito mudharabah perbankan syariah di Indonesia, untuk itu penulis mengambil judul :

“ ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SIMPANAN MUDHARABAH PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 1993.I – 2003.IV MENGGUNAKAN PENDEKATAN KOINTEGRASI DAN ERROR CORRECTION MECHANISM (ECM) ”

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH
Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mengidentifikasikan permasalahan yang ada sebagai berikut :
1. Apa saja variabel – variabel yang mempengaruhi besarnya simpanan mudharabah perbankan syariah di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang?
2. Dari sekian banyaknya variabel yang menentukan besarnya simpanan mudharabah perbankan syariah, variabel apa saja yang secara signifikan menentukan besarnya simpanan mudharabah perbankan syariah di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang?
3. Apakah motif dan kecenderungan utama masyarakat menyalurkan dana pihak ketiganya (dalam bentuk mudharabah) ke perbankan syariah ?

Untuk mendapatkan koleksi Judul Tesis Lengkap dan Skripsi Lengkap dalam bentuk file MS-Word, silahkan klik download

Atau klik disini


PENGUJIAN KAUSALITAS GRANGER ANTARA NILAI TUKAR, SUKU BUNGA DEPOSITO DAN HARGA SAHAM DI LIMA NEGARA ASEAN SEBELUM DAN SESUDAH KRISIS MONETER (EP-04)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Krisis keuangan di Asia sejak pertengahan tahun 1997 diyakini disebabkan oleh beberapa faktor. Pemicu awal krisis ini ditandai oleh penurunan nilai mata uang regional terhadap Dollar AS sejak tahun 1995. Hal ini ditambah dengan adanya guncangan ekternal seperti penurunan nilai ekspor sejak tahun 1996 di wilayah Asia yang membawa kecemasan terhadap pembiayaan neraca transaksi berjalan yang defisit yang mengarah pada akumulasi pinjaman jangka pendek dan penurunan nilai mata uang. Penambahan pinjaman jangka pendek oleh sektor swasta mulanya memang tidak mengkhawatirkan, mengingat nilai valas yang stabil dan kemampuan ekspor yang baik, akan mampu membayar pinjaman tersebut. Namun saat kegiatan perekonomian menurun dan krisis mata uang mulai tampak, terjadi penekanan kemampuan pembayaran pinjaman oleh sektor swasta domestik.

Sampai pada pertengahan dekade 1990, modal dan hutang internasional masuk dengan deras ke dalam negara-negara di Asia. Namun pengalokasian yang lebih banyak pada sektor non-perdagangan dan beresiko tinggi, seperti properti dan pasar saham, membuat tingkat pengembalian oleh penghutang domestik lebih sulit untuk dilakukan saat terjadi penurunan kegiatan ekonomi dan melonjaknya suku bunga domestik.
Tertekannya tingkat kemampuan pengembalian oleh penghutang domestik terlihat dari menurunnya peringkat kredit oleh para pemeringkat kredit internasional. Tingkat krisis di kawasan Asean yang semakin memanas meningkatkan resiko dan merusak sentimen pasar maupun kepercayaan investor. Maka aliran modal yang masuk berubah menjadi penarikan modal besar-besaran (masive capital outflow) oleh para investor.
Serangan spekulatif terhadap sejumlah mata uang Asia, kerapuhan mekanisme pasar serta kerapuhan sistem perbankan merupakan pemicu dari krisis, namun mendalamnya efek penularan (contagion effect) sangat menentukan aliran arus balik modal yang menjadikan kerawanan pada pasar finansial di Asia. Tekanan yang berawal dari currency turmoil yang melanda Thailand segera menyebar ke Indonesia dan negara Asean lainnya sehubungan dengan karakteristik perekonomian yang mirip .

Pada awalnya upaya menstabilkan mata uang dan menahan tekanan spekulatif di pasar uang dan bursa saham di beberapa negara anggota Asean, seperti Indonesia dan Malaysia, dilakukan dengan melakukan intervensi langsung di pasar valas, menaikan suku bunga dan menerapkan beberapa pembatasan aliran uang serta kontrol devisa . Namun intervensi di pasar valas telah menyebabkan cadangan devisa negara habis karena ekspor yang sedang melemah tidak dapat dijadikan andalan sebagai sumber pemasukan devisa. Melemahnya nilai tukar domestik telah memberikan dampak serius pada kegiatan ekonomi riil, khususnya usaha yang tergantung pada bahan baku impor dan pembiayaan non-rupiah. Sedangkan tindakan pemerintah untuk menaikkan tingkat suku bunga guna menopang nilai mata uang menyebabkan tekanan terhadap perekonomian khususnya di sektor riil dan akan dapat semakin menjatuhkan harga saham di bursa.
Akhirnya pihak yang berwenang pada masing-masing negara anggota Asean berupaya mencari jalan lain untuk bisa mengatasi krisis finansial yang terjadi. Reformasi dan restrukturisasi ekonomi dan sektor perbankan menjadi pilihan untuk mengatasi kelemahan di kedua sektor ini. Di Indonesia, Thailand, dan Malaysia tindakan ini diwujudkan dalam penutupan bank-bank dan lembaga keuangan yang insolven, sedangkan lembaga keuangan yang masih bisa bertahan diperbaiki melalui rekapitalisasi dan merger. Di Indonesia untuk mengamankan cadangan devisa yang terus berkurang maka terjadi perubahan sistem nilai tukar dengan menghapus rentang intervensi dan menganut sistem tukar mengambang bebas (flexible exchange rate).

Upaya pemerintah di tiap negara Asia yang terkena krisis moneter lebih difokuskan pada empat bidang utama dimana dua diantaranya yaitu, bidang moneter, dengan melakukan kebijakan moneter ketat untuk mengurangi penurunan atau depresiasi nilai mata uang domestik yang berlebihan, serta bidang perbankan yang ditempuh dengan kebijakan perbaikan kelemahan sistem perbankan untuk memperbaiki dampak krisis dan menghindari krisis di masa yang akan datang .

Krisis di Asia memperlihatkan fluktuasi pada nilai tukar domestik, suku bunga dan harga saham di tiap negara anggota Asean. Devaluasi Bath Thailand pada pertengahan tahun 1997 telah diikuti oleh beberapa negara anggota Asean lain. Fluktuasi ini terus terjadi saat upaya perbaikan krisis dilakukan. Hal ini tidak hanya terjadi sebagai dampak dari faktor fundamental ekonomi tapi juga didukung oleh aksi spekulan valas.

Setelah mengamati kondisi perekonomian di kawasan negara anggota Asean sebelum, selama dan setelah krisis, maka fluktuasi nilai tukar domestik, suku bunga dan harga saham merupakan salah satu hal yang menarik untuk dicermati. Krisis moneter di kawasan Asia diperlihatkan oleh fluktuasi yang tinggi pada ketiga indikator moneter tersebut. Maka timbul pertanyaan apakah pergerakan pada salah satu variabel diatas memiliki pengaruh pada masing-masing variabel lainnya.

Terdapat banyak argumen berkaitan dengan pandangan diatas. Bahkan Granger (2000) menyatakan, hubungan antara variabel bisa dua arah . Misalnya Granger menyatakan, fluktuasi pada nilai tukar akan dapat mengarah pada pergerakan harga saham, hal ini disebut juga pendekatan tradisional (traditional approach). Sebaliknya pergerakan bursa saham dapat menyebabkan aliran modal yang berakhir pada fluktuasi nilai tukar. Ini dikenal dengan pendekatan portfolio (portfolio approach).

Disamping itu variabel suku bunga juga ikut mempengaruhi fluktuasi harga saham dan nilai tukar. Suku bunga deposito menjadi salah satu tolak ukur masyarakat dalam menanamkan modalnya. Pemilik modal akan mengalokasikan kekayaannya pada aset berdasarkan tingkat return dan resiko yang ada pada suatu aset. Suku bunga deposito menjadi hal yang penting dalam pertumbuhan dan perkembangan perekonomian khususnya sektor riil serta aliran modal di suatu negara.

Maka berdasarkan uraian di atas dan perkembangan perekonomian di lima negara anggota Asean dari sejak awal krisis hingga saat ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “PENGUJIAN KAUSALITAS GRANGER ANTARA NILAI TUKAR, SUKU BUNGA DEPOSITO DAN HARGA SAHAM DI LIMA NEGARA ASEAN SEBELUM DAN SESUDAH KRISIS MONETER PERIODE 1995.1 – 2004.6“

1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan deskripsi yang dituangkan di atas, maka pembahasan skripsi ini akan dibatasi pada beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:
1 Bagaimanakah pengaruh nilai tukar domestik terhadap Dollar (USD) pada indeks harga saham dan suku bunga deposito sebelum dan sesudah krisis di lima negara anggota Asean ?
2 Bagaimanakah pengaruh indeks harga saham pada nilai tukar domestik terhadap Dollar (USD) dan suku bunga deposito sebelum dan sesudah krisis di lima negara anggota Asean ?
3 Bagaimanakah pengaruh suku bunga deposito pada nilai tukar domestik terhadap Dollar (USD) dan indeks harga saham sebelum dan sesudah krisis di lima negara anggota Asean ?

Untuk mendapatkan koleksi Judul Tesis Lengkap dan Skripsi Lengkap dalam bentuk file MS-Word, silahkan klik download

Atau klik disini

3. Analisis Pengaruh Utang Luar Negeri (Foreign Debt) dan Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (EP-03)

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Indonesia sebagai negara yang sedang membangun, ingin mencoba untuk dapat membangun bangsa dan negaranya sendiri tanpa memperdulikan bantuan dari negara lain. Tentu ini pernah dicoba. Namun ternyata Indonesia sulit untuk terus bertahan ditengah derasnya laju globalisasi yang terus berkembang dengan cepat tanpa mau menghiraukan bangsa yang lain yang masih membangun. Dalam kondisi seperti ini, Indonesia akhirnya terpaksa mengikuti arus tersebut, mencoba untuk membuka diri dengan berhubungan lebih akrab dengan bangsa lain demi menunjang pembangunan bangsanya terutama dari sendi ekonomi nasionalnya.

Menurut Boediono (1999:22), pertumbuhan ekonomi merupakan tingkat pertambahan dari pendapatan nasional. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi merupakan sebagai proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang dan merupakan ukuran keberhasilan pembangunan.

Indonesia sebenarnya pernah memiliki suatu kondisi perekonomian yang cukup menjanjikan pada awal dekade 1980-an sampai pertengahan dekade 1990-an. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak tahun 1986 sampai tahun 1989 terus mengalami peningkatan, yakni masing-masing 5,9% di tahun 1986, kemudian 6,9% di tahun 1988 dan menjadi 7,5% di tahun 1989. Namun pada tahun 1990 dan 1991 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatat angka yang sama yakni sebesar 7,0%, kemudian tahun 1992, 1993, 1994, 1995, dan 1996, masing-masing tingkat pertumbuhan ekonominya adalah sebesar 6,2%, 5,8%, 7,2%, 6,8%, dan 5,8%. Angka inflasi yang stabil, jumlah pengangguran yang cukup rendah seiring dengan kondusifnya iklim investasi yang ditandai dengan kesempatan kerja yang terus meningkat, angka kemiskinan yang cukup berhasil ditekan, dan sebagainya. Namun, pada satu titik tertentu, perekonomian Indonesia akhirnya runtuh oleh terjangan krisis ekonomi yang melanda secara global di seluruh dunia. Ini ditandai dengan tingginya angka inflasi, nilai kurs Rupiah yang terus melemah, tingginya angka pengangguran seiring dengan kecilnya kesempatan kerja, dan ditambah lagi dengan semakin membesarnya jumlah utang luar negeri Indonesia akibat kurs Rupiah yang semakin melemah karena utang luar negeri Indonesia semuanya dalam bentuk US Dollar.
Adanya kerapuhan Indonesia tersebut disebabkan dengan tidak adanya dukungan mikro ekonomi yang kuat. Permasalahan yang masih tidak dapat diselesaikan sampai saat ini adalah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang terlalu tinggi di Indonesia, sumber daya manusia Indonesia kurang kompetitif, jiwa entrepreneurship yang kurang, dan sebagainya (Anggito Abimanyu. 2000:8).

Meningkatnya pertumbuhan investasi di Indonesia dimulai dengan ditetapkannya Undang-Undang No.1 / tahun 1967 tentang penanaman modal asing (PMA) dan Undang-Undang No.6 / tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri (PMDN). Dengan diberlakukannya Undang-undang tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan investasi di Indonesia dari waktu ke waktu yang kemudian menciptakan iklim investasi yang kondusif selama proses pembangunan di Indonesia.

Arus masuk modal asing (capital inflows) juga berperan dalam menutup gap devisa yang ditimbulkan oleh defisit pada transaksi berjalan. Selain itu, masuknya modal asing juga mampu menggerakkan kegiatan ekonomi yang lesu akibat kurangnya modal (saving investment gap) bagi pelaksanaan pembangunan ekonomi. Modal asing ini selain sebagai perpindahan modal juga dapat memberikan kontribusi positif melalui aliran industrialisasi dan modernisasi. Akan tetapi apabila modal asing tersebut tidak dikalola dengan baik dapat menimbulkan dampak negatif yang besar terutama apabila terjadinya capital flows reversal (Zulkarnaen Djamin, 1996: 26).

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa utang luar negeri turut mendukung terjadinya krisis ekonomi di Indonesia pada pertengahan tahun 1997. Pada dasarnya, dalam proses pelaksanaan pembangunan ekonomi di negara berkembang seperti di Indonesia, akumulasi utang luar negeri merupakan suatu gejala umum yang wajar. Hal tersebut disebabkan tabungan dalam negeri yang rendah tidak memungkinkan dilakukannya investasi yang memadai sehingga banyak pemerintah negara yang sedang berkembang harus menarik dana dan pinjaman dari luar negeri. Selain itu, defisit pada neraca perdagangan barang dan jasa yang tinggi berhubungan juga dengan dilakukannya impor modal untuk menambah sumber daya keuangan dalam negeri yang terbatas.

Bagi negara berkembang termasuk Indonesia, pesatnya aliran modal merupakan kesempatan yang bagus guna memperoleh pembiayaan pembangunan ekonomi. Dimana pembangunan ekonomi yang sedang dijalankan oleh pemerintah Indonesia merupakan suatu usaha berkelanjutan yang diharapkan dapat mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, sehingga untuk dapat mencapai tujuan itu maka pembangunan nasional dipusatkan pada pertumbuhan ekonomi. Namun karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki (tercermin pada tabungan nasional yang masih sedikit) sedangkan kebutuhan dana untuk pembangunaan ekonomi sangat besar. Maka cara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi itu adalah dengan berusaha meningkatkan investasi.

Pada pertengahan dekade 1980-an, modal asing yang masuk ke Indonesia masih didominasi oleh investasi langsung atau penanaman modal asing (PMA) dan pinjaman luar negeri (terutama pinjaman pemerintah). Baru setelah pemerintah melakukan deregulasi di sektor keuangan/perbankan yang dimulai sejak awal 1980-an, yang antara lain membuat sektor tersebut, termasuk pasar modal, berkembang dengan pesat, arus modal swasta jangka pendek dari luar negeri mulai mengalir ke dalam negeri.
Penanaman Modal Asing (PMA) sendiri, berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sampai akhir Juli 2006 meningkat menjadi US$ 3.713.4 juta dengan realisasi proyek yang telah disetujui pemerintah sebanyak 563 proyek.
Berdasarkan uraian tersebut di atas tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai komponen dalam neraca pembayaran turut mempengaruhi keadaan perekonomian di suatu negara. Negara-negara yang umumnya merupakan negara yang sedang berkembang masih terus berusaha untuk menyempurnakan ekonomi internasionalnya (Hady Hamdy, 2001: 42).

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, Penulis mencoba untuk membahas masalah pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam hubungannya dengan utang luar negeri (foreign debt) dan penanaman modal asing (PMA) dengan mengangkat judul “Analisis Pengaruh Utang Luar Negeri (Foreign Debt) dan Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”.

1.2 Perumusan Masalah
Bertitik tolak dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka Penulis terlebih dahulu mengemukakan permasalahan yang menjadi objek analisis penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut, Penulis mengidentifikasikan permasalahannya sebagai berikut :
a. Bagaimana pengaruh utang luar negeri (foreign debt) terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia?
b. Bagaimana pengaruh penanaman modal asing (PMA) terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia?

1.3 Hipotesis
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang menjadi objek penilitian yang masih perlu diuji dan dibuktikan secara empiris tingkat kebenarannya dengan menggunakan data-data yang berhubungan.
Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka Penulis membuat hipotesis sebagai berikut :
a. Utang Luar Negeri (Foreign debt) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, ceteris paribus.
b. Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, ceteris paribus.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian
a. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan Penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :
• Untuk mengetahui pengaruh Utang Luar Negeri (foreign debt) terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
• Untuk mengetahui pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

b. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Sebagai masukan bagi pemerintah terutama bagi instansi-instansi terkait.
2. Sebagai masukan bagi masyarakat Indonesia agar dapat mengetahui kondisi perekonomian Indonesia yang berhubungan dengan utang luar negeri dan PMA.
3. Untuk menambah wawasan Penulis dalam perekonomian Indonesia khususnya yang berhubungan dengan utang luar negeri dan penanaman modal asing.
4. Sebagai referensi bagi peneliti lain yang sedang meneliti topik yang berkaitan dengan penelitian ini.

Untuk mendapatkan koleksi Judul Tesis Lengkap dan Skripsi Lengkap dalam bentuk file MS-Word, silahkan klik download

Atau klik disini

WordPress Themes