Category: Hukum

Analisis Yuridis Proses Pendaftaran Tanah (Ajudikasi) Pada Kantor Pertanahan Kota Kendari berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (HK-29)

BAB I
PENDAHULUAN
A.                 Latar Belakang
Tanah merupakan salah satu kebutuhan primer bagi manusia bahkan sampai meninggalpun manusia masih membutuhkan tanah. Kebutuhan manusia terhadap tanah dewasa ini makin meningkat. Hal ini disebabkan semakin bertambahnya jumlah penduduk, sementara disisi lain luas tanah tidak bertambah.
Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu dari permukaan bumi, hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu di permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Dasar kepastian hukum dalam peraturan-peraturan hukum tertulis sebagai pelaksana Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, memungkinkan para pihak-pihak yang berkepentingan untuk dengan mudah mengetahui hukum yang berlaku dan wewenang serta kewajiban yang ada atas tanah yang dipunyai.
Dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 1 ayat (1) menguraikan yang dimaksud dengan pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termaksud pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
Pengertian hak milik menurut Henri Lie A. Weng (1970 : 3), Hak milik adalah hak untuk menikmati secara bebas dan memperlakukan secara sesuka si pemilik hak yang sempurna, pemilik dapat menggunakannya, menikmatinya, memusnahkannya, membuangnya, menjualnya. Secara umum pengaturan mengenai hak milik atas tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria dapat dilihat dalam Bagian III Bab II Pasal 20 sampai dengan Pasal 27, menurut prinsip-prinsip umum tentang hak milik atas tanah.

 

Hak milik itu berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria bahwa merupakan hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dan memberi wewenang untuk mempergunakan bagi segala macam keperluan selama waktu yang tidak terbatas sepanjang tidak ada larangan khusus untuk itu.
Sifat terkuat dan terpenuhi artinya yang paling kuat dan penuh bagi pemegang hak milik dan mempunyai hak untuk bebas dengan menjual, menghibahkan, menukarkan dan mewariskan. Hak penguasaan atas tanah berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan atau larangan bagi pemegang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang mengenai tanah yang dihakinya, karena telah ditetapkan Undang-Undang  Pokok Agraria dan peraturan pemerintah tentang pendaftaran tanah.
Pemberian batasan menurut Pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria terhadap kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah dalam batas-batas menurut peraturan lainnya yang lebih tinggi. Ali Achmad Chomzah (2002 : 11) menyatakan bahwa hukum tanah adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang bersumber pada hak perseorangan dan badan hukum mengenai tanah yang dikuasainya atau dimilikinya. 
Dalam rangka memberi kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah dan diberikan penegasan terhadap kekuatan sertifikat. Dampak arti praktisnya selama belum dibuktikan yang sebaliknya data fisik dan data yuridis dalam perbuatan hukum maupun sengketa didepan pengadilan harus diterima sebagai data yang benar. Individu atau badan hukum lainnya tidak dapat menuntut tanah yang telah bersertifikat atas nama orang lain atau badan hukum lainnya jika selama 5 tahun sejak dikeluarkan tidak mengajukan gugatan di pengadilan.
Pelaksanaan untuk tercapainya jaminan dan kepastian hukum hak-hak atas tanah diselenggarakan pendaftaran tanah dengan mengadakan pengukuran, pemetaan tanah dan penyelenggaraan tata usaha hak atas tanah merupakan hubungan hukum orang atau badan hukum dengan sesuatu benda yang menimbulkan kewenangan atas obyek bidang tanah dan memaksa orang lain untuk menghormatinya akibat dari pemilikan. Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria menugaskan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah yang bersifat rechts. Pendaftaran tanah berfungsi untuk mengetahui status bidang tanah, siapa pemiliknya, apa haknya, berapa luasnya, untuk apa dipergunakan. Untuk memperoleh kekuatan hukum rangkaian kegiatan pendaftaran tanah secara sistematis, pengajuan kebenaran materiil pembuktian data fisik dan data yuridis hak atas tanah, ataupun lain hal yang dibutuhkan sebagai dasar hak pendaftaran tanah, dan atau riwayat asal usul pemilikan atas tanah, jual-beli, warisan, tidak terlepas pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pendaftaran tanah yang dilakukan secara sistematis sampai saat ini masih dianggap belum maksimal dan prosedural dalam masyarakat, walaupun sebelum dilakukan pengukuran oleh tim teknis telah dilakukan pematokan awal oleh para pemilik tanah. Kota Kendari sebagai salah satu kota yang sedang berkembang di Indonesia, masyarakatnya juga memiliki hubungan erat dengan tanah. Tanah merupakan sumber kehidupan sekaligus aktifitas sehari-hari, oleh karena itu setiap tanah yang dimiliki masyarakat butuh pengakuan atas kepemilikan tanah tersebut.
Peranan dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kendari dalam melakukan pendaftaran tanah sangat dibutuhkan mulai dari tahap permohonan pendaftaran tanah oleh pihak yang berhak atas tanah atau yang dikuasainya diperlukan peran aktif dan ketelitian dari pihak BPN sebagai penyelenggara pendaftaran tanah yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kantor pertanahan Kota Kendari. Berbagai masalah yang muncul seperti adanya sertifikat ganda, penyerobotan lahan yang diikuti dengan tindakan penertiban sertifikat oleh pihak yang tidak berhak merupakan beberapa masalah pertanahan yang kerap muncul di masyarakat berkaitan dengan kegiatan pendaftaran tanah, dimana hal tersebut di sebabkan antara lain oleh ketidaktahuan masyarakat tentang obyek tanah yang ternyata telah memiliki sertifikat, kembali dimohonkan untuk diterbitkan sertifikatnya lagi (satu obyek tanah memiliki dua sertifikat). Hal ini terjadi karena masalah terbatasnya pengumuman kepada masyarakat oleh pihak BPN dari proses pendataan data fisik dan data yuridis sampai dengan penerbitan sertifikat.
Proses sertifikat tanah merupakan sebuah proses sistematis dimana proses ajudikasi yang merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama  kali,  meliputi  pengumpulan  dan  penetapan  kebenaran  data  fisik  dan  data  yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya adalah salah satu proses di dalamnya, ketika dalam proses ajudikasi terdapat masalah dalam penanganannya, seperti adanya  ketidakakuratan baik itu data fisik ataupun data yuridis maka akan mengganggu secara keseluruhan proses pensertifikatan tanah. Proses ajudikasi yang merupakan kegiatan dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya, merupakan sebuah proses yang penting karena kebenaran data fisik dan data yuridis adalah yang utama agar tidak terjadi masalah pada sertifikat yang timbul dikemudian hari.
Dengan banyaknya berbagai kasus sengketa tanah yang terdapat di Kota Kendari, tentunya menarik perhatian terhadap kasus-kasus yang masalahnya adalah sertifikat ganda, dimana ketika sebuah proses pendaftaran tanah telah dilakukan sesuai dengan prosedur tentunya tidak akan terjadi permasalahan.
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian secara ilmiah tentang “Analisis Yuridis Proses Pendaftaran Tanah (Ajudikasi) Pada Kantor Pertanahan Kota Kendari berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah”
Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Legislasi Peraturan Desa (Studi Kasus Di Desa Jatiroto Kecamatan Kayen Kabupaten Pati) (HK-28)

BAB I
PENDAHULUAN
A.        Latar Belakang
Desa  merupakan   satu   kesatuan   masyarakat   hukum,   maka   dalam kehidupan  dibatasi oleh sebuah peraturan yang harus ditaati,peraturan dibuat dengan tujuanagar dalam  kehidupan bermasyarakat terciptasuatu kehidupan yang harmonis, adil, aman dan makmur.
Pemerintahan  Desa  adalah  kegiatan  pemerintahan  yang  dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan  Badan  Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan  Desa yang    seterusnya        disebut BPD     adalah         Badan Permusyawaratan yang terdiriatas pemuka-pemuka masyarakatyang ada di Desa  yang   berfungsi  mengayomi adat-istiadat, membuat  Peraturan  Desa, menampung  dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan  terhadap penyelenggaraan  pemerintahan  desa   (Peraturan pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa).
Berdasarkan ketentuan di atas,  kedudukan, wewenang, fungsi, dan tugas Badan Perwakilan Desa (BPD) sangat menentukandalam proses pemerintahan desa. Pertama, yaitu  sebagai satu-satunya lembaga perwakilan yang berfungsi sebagai saluranutama aspirasi warga desa, tidak hanya berperansebagai badan legislasi,         melainkan         juga  sebagai arsitek perubahan  dan    pembangunan masyarakat. Hal itu bisa membuat BPD menjadi aktor dan pelopordemokrasi di desa.   Kedua,  berkenaan dengan  wewenang  BPD yang  dapat  menjatuhkan Kepala Desa  sebelum masa jabatannya berakhir menempatkan anggota BPD kepada  posisi  yang  sangat  menentukan dan  berakses  terbentuknya arogansi yang bisa merugikan masyarakat, jika anggota BPD mempunyai kepentingan di luar kepentingan rakyat umumnya. Ketiga, BPD yang mengadopsi para aktivis Partai Politik, memungkinkan otoritaspartai bermain melalui  mereka, yang dapat menempatkan wargadesa sebagai objekpersaingan elit partaipolitik di desa.

Dibutuhkan kualitas anggota-anggota BPD yang handal dalam berperan sesuai dengan fungsi, kedudukan, dan tanggungjawabnya. Kualitas BPD dapat diukur  dari lima hal,    yaitu     kapabilitas, akseptabilitas, responsibilitas, sosiabilitas, dan akuntabilitas. Kelima  halini merupakan tolok ukur terhadap kualitas ideal dari anggota-anggota BPD. Kelima  indikator kualitasini juga sekaligus  merupakan  kebutuhan  yang  harus  segera dimiliki  oleh  anggota- anggota BPD agar dapat benar-benar berperan sebagai legislator dan kontroling yang mampu menciptakan demokratisasi di desa.
Realitas yang  ada  di  Pemerintahan  Desa  Jatiroto,  BPD  mempunyai sumber daya manusia yang kemampuan melaksanakan fungsi strategis sebagai legislator  dan  kontroling tidak  maksimal  karena  pendidikan  mereka  secara umum hanya SMA. Praktis kemampuan pelaksanaan fungsi strategis tersebut tidak bisa berjalan efektif. Dari 13 anggota BPD, 5 (lima) orang berpendidikan SMA, 5 (lima) orang berpendidikan SMP dan 3 (tiga) orang berpendidikan SD (Wawancara dengan Romyati, Sekretaris BPD tanggal 22 Desember 2008).
Kemampuan menyusunperundang-undangan menjadi kemahiran mutlak yang mestinya dimiliki oleh anggota BPD sejajardengan fungsi legislator dan kontroling. Oleh karena itu perlu ada kemahiran membuat PeraturanDesa yang berguna mewujudkan keadilan,kesejahteraan dan ketentraman di pemerintahan desa.
BPD sebagai badan legislasi Desa mempunyai hak untuk mengajukan rancangan  Peraturan  Desa,  merumuskannya  dan  menetapkannya  bersama Pemerintah Desa. Pembuatan Peraturan Desa sangat penting, karena desa yang sudahdibentuk harus memiliki  landasan hukum dan   perencanaan yang jelas dalam setiap aktivitasnya. Peraturan Desa yang  dibuat harus berdasarkan atas masalah yang ada dan masyarakatmenghendaki untuk dibuat  Peraturan Desa sebagai upaya penyelesaian permasalahan.
Peran BPD dan PemerintahDesa sangat penting,salah satunya sebagai penyalur aspirasi  masyarakat.  Usulan  atau  masukan  untuk  rancangan  suatu Peraturan Desa dapat datang dari masyarakat dan disampaikanmelalui BPD. Inisiatif juga bisa datang dari Kepala  Desa. Usulan-usulan tersebut dilakukan pemeriksaan apakah usulan tersebutmencakup  semua keperluan warga desa atau  masalah  tersebut  datangnya  hanya  dari satu  golongan  tertentu  untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri.Berkenaan dengan hal itu, BPD harus tanggap terhadap kondisisosial masyarakat, setiap keputusan yang dihasilkan diharapkan  mampu  membawa  sebuah  perubahan  yang  bersifat  positif  bagi semua warga desa.
Inisiatif dalam  pembuatan  Peraturan  Desa  baik  yang  datangnya  dari anggota  BPD maupun  dari  Kepala  Desa  terlebih  dahulu  dituangkan  dalam rancangan   Peraturan  Desa.   Rancangan   yang   datang   dari   Kepala   Desa diserahkan kepada BPD untuk dibahas dalam rapat BPD untuk mendapatkan persetujuan dari anggotaBPD, demikian juga  sebaliknya apabila rancangan Peraturan Desa datang dari BPD maka harus dimintakan  persetujuan Kepala Desa.  Setelah  mendapatkan  persetujuan  bersama,  maka rancangan  tersebut diserahkan kepada Desa untuk dijadikan sebuah Peraturan Desa.
BPD sebagai penyalur aspirasi masyarakat belum dapat berperan secara maksimal, masalah ini dialami oleh desa-desalain, begitupun dengan kondisi BPD Jatiroto yang sering mengungkapkan permasalahan tentangkesejahteraan anggotanya dan belum menyangkuttentang permasalahanyang dialami warga sekitar.  Hal  ini  menyebabkan kurangnya   kepercayaan  dalam  pembuatan Peraturan Desa,           karena   sebelum         Peraturan   Desa    ditetapkan  harus disosialisasikan kepada masyarakat terlebih dahulu.
Berdasarkan uraian diatas,maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh      permasalahan   yang  sebenarnya tentang FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  (BPD)  DALAM   LEGISLASI PERATURAN DESA  (Studi  Kasus  di  Desa  Jatiroto  Kecamatan  Kayen Kabupaten Pati)”.
Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA PERIODE 2004-2005 ANTARA DIREKSI PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX DENGAN FEDERASI SERIKAT PEKERJA KEBUN IX DIVISI TANAMAN TAHUNAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX di PABRIK KEBUN GETAS KABUPATEN SEMARANG (HK-27)

Pembangunan  nasional  dilaksanakan  dalam  rangka  pembangunan manusia  Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat yang sejahtera, adil,  makmur,  yang   merata,  baik  materil  maupun  spiritual  berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan  dan  kedudukan  yang  sangat  penting  sebagai  pelaku  dan  tujuan pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembanguna ketenagakerjaan   untuk   meningkatkan   kualitas   dan   peran sertanya dalam penbangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Suratin            (2004:5)           berpendapat     “Perlindungan   tenaga  kerja dimaksudkan   untuk  menjamin   hak-hak   dasar   pekerja   atau   buruh   dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tidak diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkankesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha”.
Pembinaan  hubungan  industrial  sebagai  bagian  dari  pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk terus mewujudkanhubungan industial yang harmonis,  dinamis, dan berkeadilan. Untuk itu, pengakuandan penghargaan terhadap  hak  asasi   manusia  sebagaimana  dituangkan  dalam  TAP MPR No.XVII/MPR/1998,  Undang-Undang  Dasar 1945 Pasal 28, serta Undang- Undang Nomor 21 tahun 2000  Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh   agar diwujudkan. Dalam bidang ketenagakerjaan, Peraturan perundang-undangan diatas merupakantonggak utama dalam menegakan demokrasi ditempat kerja. Penegakan demokrasi ditempat kerja diharapkan dapat mendorongpartisipasi yang optimal dari seluruh tenaga kerja dan pekerja atau buruh Indonesia untuk membangunnegara Indonesia yang dicita-citakan.
Perjanjian  Kerja  Bersama  (PKB)  adalah  perjanjian  yang  diadakan antara  serikat pekerja/serikat buruhatau beberapa beberapa serikat pekerja yang telah terdaftar  padaDepartemen Tenaga Kerja dengan Pengusahaatau perkumpulan pengusaha yang  berbadan hukum, yang pada umumnya atau semata-mata  memuat  syarat-syarat  kerja   yang   harus  diperhatikan  dalam perjanjian      kerja.   Dengan demikian          Perjanjian         Kerja   Bersama            (PKB) merupakan suatu peraturan induk atau peratuan  dasar bagi perjanjian kerja, baik terhadap perjanjian kerja yang sudah diselenggarakan maupun yang akan diselenggarakan,   ini   berarti   setiap   Perjanjian   Kerja  yang  dibuat   oleh pengusaha  dan  pekerja/buruh  tidak  boleh  bertentangan  dengan  Perjanjian Kerja Bersama.  Jika  terjadi  pertentangan  antara  Perjanjian  Kerja  dengan Perjanjian  Kerja  Bersama  maka perjanjian  kerja  tersebut  dinyatakan  batal demi  hukum  dan  yang  berlaku  adalah  ketentuan  dalam Perjanjian  Kerja Bersama (Pasal 127 dan 128 Undang-Undang  No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan).
Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama, perhatian utama Serikat Pekerja   atau   Serikat Buruh            adalah  mendapatkan  di  lapangan  hak-hak karyawan  yang  telah  diberi  oleh managemen dalam  dokumen  perjanjian. Perhatian     utama   managemen      adalah mempertahankan            haknya untuk mengelolahperusahaan dan agar kegiatan-kegiatan perusahaan berjalan efektif (Simamora   2001: 723).  Sering  kali  dalam  pelaksanaan  Perjanjian  Kerja Bersama  tidak  sesuai   dengan  apa  yang tertulis  dalam  perjanjian,  tidak terlaksananya  PKB  baik  yang  dilakukan  oleh  Pengusaha  maupun Pekerja berdampak  pada  terjadinya  perselisihan  hubungan  industrial,  baik            terjadi karena perbedaan  penafsiran  pasal-pasal  yang  ada  dalam  PKB  maupuan karena ketidakmanpuan para pihak untuk melaksanakan isi PKB.
Keadaan tersebut  diatas  menjadi  penghalang  terciptanya  hubungan kerja  yang   harmonis, nyaman  dan  dinamis.  Hubungan  Industrial  yang harmonis,  nyaman  dan   dinamis  antara  pekerja dengan  pengusaha  akan berdampak pada peningkatan     produktifitas kerja serta             peningkatan kesejahteraan pekerja, sebagai  implementasi dari hubungan industrial yang harmonis  adalah pelaksanaan  Perjanjian   Kerja  Bersama  dengan  sebaik- baiknya. PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) sebagaiBadan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakansalah satu pelakuekonomi nasional disamping usaha swasta dan koperasi. SebagaiBadan Usaha MilikNegara (BUMN) PT Perkebunan Nusantara IX (Persero)merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari dalam negeri.Mengingat begitu penting dan strategis peranan  PT  Perkebunan  Nusantara  sebagai  salah  satu  Badan Usaha  Milik Negara maka diperlukan suatu lingkungan kerjayang harmonis, nyaman dan dinamisehingga   produktifitas   meningkat   yang   berdampak   pula   pada peningkatan pendapatan Negara.
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas  peneliti  tertarik  untuk  meneliti bagaimana  pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di Pabrik Kebun Getas PT Perkebunan Nusantara IX Divisi Tanaman Tahuna
Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

STUDI KASUS KAWIN KONTRAK DI DESA PELEMKEREP KECAMATAN MAYONG KABUPATEN JEPARA (HK-26)

BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Sudah menjadi kodrat alam, sejak dilahirkan manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat jasmani maupun rohani.
Pada umumnya, pada suatu masa tertentu bagi seorang pria maupun seorang wanita timbul kebutuhan untuk hidup bersama dengan manusia lain, yang berlainan jenis kelaminnya. Hidup bersama antara seorang pria dan wanita tersebut tidak selalu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan biologis kedua manusia tersebut saja, tetapi pada umumnya dapat dikatakan, menyalurkan kebutuhan biologis merupakan faktor pendorong yang penting untuk hidup bersama tadi, baik dengan keinginan mendapat anak keturunannya sendiri, maupun hanya untuk memenuhi hawa nafsu belaka.

Hidup bersama antara seorang pria dan wanita tersebut mempunyai akibat yang sangat penting dalam masyarakat, baik terhadap kedua belah pihak maupun terhadap keturunannya serta anggota masyarakat lainnya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu peraturan yang mengatur tentang hidup bersama tersebut. Dengan demikian sejak dulu kala hubungan pria dan wanita dalam perkawinan telah dikenal, walaupun dalam sistem yang beraneka ragam, mulai dari yang bersifat sederhana sampai kepada masyarakat yang berbudaya tinggi, baik yang
pengaturannya melalui lembaga-lembaga masyarakat adat maupun dengan peraturan perundangan yang dibentuk melalui lembaga kenegaraan serta ketentuan-ketentuan yang digariskan agama.
Manusia adalah mahluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan oleh Allah dibandingkan dengan mahluk-mahluk lainnya. Allah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar, manusia tidak boleh berbuat semaunya seperti binatang, kawin dengan lawan jenis semaunya atau seperti tumbuh-tumbuhan yang kawin dengan perantara angin. Allah telah memberikan batas dengan peraturan-peraturannya, yaitu dengan syare’at yang terdapat dalam Kitab-Nya dan Hadist Rasul-Nya dengan hukum-hukum perkawinan. (Al Hamdani, 1989:15)
Perkawinan adalah sunatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan tidak hanya dilakukan oleh manusia, tetapi hewan bahkan juga tumbuhan. Seperti firman Allah dalam Al Qur’an yaitu:
1. Surat Yasin ayat 36 yang artinya “Maha suci Allah yang telah menjadikan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan di bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” dan
2. Surat Adz Dzariyat ayat 49 yang artinya “Dan dari segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.” (Al Hamdani, 1989: 15)
Menurut Mahmud Junus (1968:1) tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.
Maksud dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah sebagai berikut
(Junus, 1968:5):
1. Mentaati perintah Allah SWT, dan mengikuti jejak para nabi dan rasul, terutama meneladani sunah Rasulullah Muhammad SAW, karena hidup beristri, berumah tangga dan berkeluarga adalah termasuk sunah beliau.
2. Memelihara pandangan mata, menentramkan jiwa, memelihara nafsu seksual, menenangkan pikiran, membina kasih sayang serta menjaga kehormatan dan memelihara kepribadian.
3. Melaksanakan pembangunan materiil dan spiritual dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga sebagai sarana terwujudnya keluarga sejahtera dalam rangka membangun masyarakat dan bangsa.
4. Memelihara dan membina kualitas dan kuantitas keturunan untuk mewujudkan kelestarian kehidupan keluarga disepanjang masa dalam rangka pembinaan mental spiritual dan fisik matriil dan yang diridhoi Allah SWT.
5. Mempererat dan memperkokoh tali keluarga dan antara keluarga suami dan keluarga istri sebagai sarana terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera lahir dan batin dibawah naungan rahmat Allah SWT.
Perkawinan yang sah menurut hukum Islam adalah perkawinan yang memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sebagai berikut:
1. Syarat umum yaitu tidak ada larangan perkawinan
2. Syarat khusus yaitu adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin wanita. Kedua calon mempelai ini haruslah Islam, akil baligh (dewasa dan berakal), sehat baik rohani maupun jasmani.
3. Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon mempelai
4. Harus ada wali nikah
5. Harus ada dua (2) orang saksi
6. Bayarlah mahar (mas kawin)
7. Sebagai proses terakhir dan lanjutan dari akad nikah ialah pernyataan- pernyataan ijab dan qabul. (Ramulyo,2002:50).
Di Indonesia perkawinan diatur dengan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, pasal 1 dirumuskan pengertian perkawinan yaitu ikatan lahir batin diantara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga perkawinan merupakan salah satu tujuan hidup manusia untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin khususnya dalam rangka melanjutkan atau meneruskan keturunan dan diharapkan pula dengan adanya perkawinan mampu mewujudkan masyarakat yang sejahtera baik lahir maupun batin.
Perjawinan bukan saja merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis, melainkan suatu ikhtiar lahir batin antara seorang pria dan wanita. Perkawinan merupakan suatu kegiatan yang utama untuk mengatur kehidupan rumah tangga, selanjutnya diharapkan adanya keturunan yang merupakan susunan masyarakat kecil dan nantinya akan menjadi anggota masyarakat luas.
Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrohmah serta kekal untuk selama-lamanya. Di Indonesia perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agama dan kepercayaannya yang merupakan dasar dari sebuah perkawinan yang sah adalah sah menurut hukum dan sah menurut agama.
Namun kenyataannya dalam perkembangan masyarakat sekarang ini ada yang menyalahgunakan perkawinan dengan melakukan kawin kontrak seperti yang terjadi di Desa Pelemkerep Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. Istilah kawin kontrak menggambarkan suatu perkawinan yang dilakukan berdasarkan kontrak yang berisi perjanjian untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam jangka waktu tertentu dengan adanya imbalan.
Pelaksanaan kawin kontrak sangat bertentangan dengan UU No.1 Tahun
1974 tentang perkawinan, walaupun kawin kontrak tidak diatur secara khusus karena kawin kontrak merupakan fenomena baru dalam masyarakat. Tujuan dari kawin kontrak adalah untuk menyalurkan nafsu birahi tanpa adanya keinginan untuk hidup bersama dan membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa bahkan terkadang juga tidak mengharapkan adanya keturunan, hal ini tentu saja bertentangan dengan tujuan perkawinan.
Masyarakat Desa Pelemkerep Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara selama ini dikenal sebagai masyarakat yang religius dan fanatik dalam beragama serta warga negara yang baik ternyata bersedia melakukan kawin kontrak. Padahal kawin kontrak sangat bertentangan dengan hukum agama Islam, Undang-Undang Perkawinan, dan dianggap buruk oleh masyarakat secara umum.
Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengambil skripsi dengan judul “STUDI KASUS KAWIN KONTRAK DI DESA PELEMKEREP KECAMATAN MAYONG KABUPATEN JEPARA”.
Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Peranan Barang Bukti Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Penyelesaian Perkara Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Semarang (HK-24)

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Penegakan hukum adalah suatu kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/ pandangan-pandangan nilai yang mantap dan mengejawantahkan serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup baik merupakan tindakan pencegahan (preventif) maupun tindakan pemberantasan (represif) (Afiah, 1989:13).
Dalam upaya penegakan hukum, selain kesadaran akan hak dan kewajiban, juga tidak kurang pentingnya akan kesadaran penggunaan kewenangan-kewenangan aparat penegak hukum, karena penyalahgunaan kewenangan-kewenangan tersebut selain sangat memalukan dan dapat merugikan keuangan negara juga dapat mengakibatkan timbulnya kekhawatiran atau ketakutan jika berhadapan dengan aparat penegak hukum.

Adalah suatu kewajiban bersama untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran pada diri setiap warga negara untuk ikut berperan serta menegakkan kebenaran dan keadilan. Karena tegaknya kebenaran dan keadilan dalam masyarakat adalah untuk kepentingan bersama. Kesadaran
pada setiap warga dapat tercermin dari adanya warga negara yang melihat
suatu peristiwa atau mengetahui peristiwa tidak akan menghindarkan diri dari kewajiban sebagai saksi bahkan dengan suka rela dan ikhlas mengajukan diri sebagai saksi.
Hukum acara pidana mempunyai tujuan untuk mencari dan mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat waktu dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum, selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan oleh orang yang didakwa itu.
Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan dari masyarakat ataupun diketahui sendiri tentang terjadinya tindak pidana, atau bisa juga tertangkap tangan, kemudian dituntut oleh penuntut umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan negeri. Selanjutnya hakim melakukan pemeriksaan apakah dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa terbukti atau tidak.
Bagian yang paling penting dari tiap-tiap proses pidana adalah persoalan mengenai pembuktian, karena dari hal inilah tergantung apakah tertuduh akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan.
Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka kehadiran benda- benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana, sangat diperlukan. Benda- benda dimaksud lazim dikenal dengan istilah “barang bukti”.
Istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya pisau yang dipakai menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti, atau hasil delik (Afiah, 1989:15).
Di samping itu ada pula barang bukti yang bukan merupakan obyek, alat atau hasil delik, tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana, misalnya pakaian yang dipakai korban pada saat ia dianiaya atau dibunuh.
Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.
Selanjutnya ketentuan tersebut di atas ditegaskan lagi dalam Pasal
183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti
yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.
Dalam penjelasan Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Adanya ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal
183 KUHAP menunjukkan bahwa negara kita menganut sistem atau teori pembuktian secara negatif menurut undang-undang, di mana hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman apabila sedikit-dikitnya terdapat dua alat bukti dalam peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya. Walaupun alat-alat bukti lengkap, akan tetapi jika hakim tidak yakin tentang kesalahan terdakwa maka harus diputus lepas.
Adapun yang dimaksud dengan sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang adalah:
1. Untuk mempersalahkan seorang terdakwa diperlukan suatu minimum pembuktian yang ditetapkan dalam undang-undang.
2. Namun demikian biarpun bukti bertumpuk-tumpuk melebihi minimum yang ditetapkan dalam undang-undang tadi, jika hakim tidak berkeyakinan tentang kesalahan terdakwa, ia tidak mempersalahkan dan menghukum terdakwa.
Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah:
a. Keterangan saksi. b. Keterangan ahli.
c. Surat.
d. Petunjuk.
e. Keterangan terdakwa.
Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung oleh satu alat bukti yang sah. Dengan kata lain, walaupun hanya didukung oleh satu alat bukti yang sah, dan hakim yakin atas kesalahan terdakwa maka terdakwa tersebut dapat dihukum.
Dengan demikian hakim baru boleh menghukum seorang terdakwa apabila kesalahannya terbukti secara sah menurut undang-undang. Bukti-bukti itu harus pula diperkuat dan didukung oleh keyakinan hakim. Jadi walaupun alat bukti sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP terpenuhi, namun apabila hakim tidak berkeyakinan atas kesalahan terdakwa, maka terdakwa tersebut dapat dibebaskan. Hal ini sejalan dengan tugas hakim dalam pengadilan pidana yaitu mengadili dalam arti menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 9 KUHAP).
Undang-undang selalu menempatkan keyakinan hakim sebagai suatu kunci terakhir dalam pemeriksaan pengadilan di persidangan. Keyakinan hakim memegang peranan yang tidak kalah pentingnya dengan upaya-upaya bukti yang diajukan di persidangan, bahkan keyakinan hakim diletakkan oleh pembuat undang-undang di tingkat teratas. Karena berapapun saja upaya bukti yang diajukan di persidangan mengenai suatu tindak pidana, kalau hakim
tidak yakin atas kesalahan (kejahatan) yang dituduhkan kepada terdakwa, maka terdakwa tidak dapat dipidana (Pasal 183 KUHAP), berarti dibebaskan atau setidak-tidaknya dilepaskan.
Faktor keyakinan itulah yang memberi bobot dan sekaligus ciri pada prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, peradilan yang bebas dan kebebasan hakim dalam mengenai perkara yang disidangkan.
Untuk mendukung dan menguatkan alat bukti yang sah sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan untuk memperoleh keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa, maka di sinilah letak pentingnya barang bukti tersebut.
Dengan demikian bukan tersangka (pelaku tindak pidana) saja yang harus dicari atau ditemukan oleh penyidik, melainkan bahan pembuktiannyapun harus ditemukan pula . Hal ini mengingat bahwa fungsi utama dari hukum acara pidana adalah tidak lain dari pada merekonstruksi kembali kejadian-kejadian dari seorang pelaku dan perbuatannya yang dilarang, sedangkan alat-alat pelengkap dari pada usaha tersebut adalah barang bukti.
Pelaku, perbuatannya dan barang bukti merupakan suatu kesatuan yang menjadi fokus dari usaha mencari dan menemukan kebenaran materiil.
Terhadap pelaku harus dibuktikan bahwa ia dapat dipertanggung jawabkan secara pidana di samping bukti tentang adanya kesalahan, dan
terhadap perbuatannya apakah terbukti sifat melawan hukum dari perbuatan itu.
Bahwa peranan barang bukti dalam tindak pidana pembunuhan sangat penting dalam pembuktian perkara pidana, yaitu harus ada keterkaitan antara pelaku, perbuatan, dan barang bukti yang digunakan pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut. Barang bukti dalam tindak pidana pembunuhan menjadi penting karena dalam tindak pidana pembunuhan sering kali tidak ditemukan bukti-bukti yang lengkap, demikian juga saksi mata yang melihat kejadian tersebut. Melihat keadaan tersebut tentu sangat menyulitkan aparat hukum dalam mengungkap pelaku dan kejadian tersebut.
Bagi penyidik barang bukti dalam tindak pidana pembunuhan berperan dalam mengungkap pelaku dari tindak pidana tersebut, serta mengungkap kejadian sebenarnya dari perkara tersebut. Bagi penuntut umum, barang bukti dalam tindak pidana pembunuhan digunakan sebagai dasar untuk melakukan penuntutan terhadap tersangka pelaku tindak pidana pembunuhan. Sedangkan bagi hakim, barang bukti tersebut akan menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan bagi terdakwa.
Begitu pentingnya barang bukti dalam tindak pidana pembunuhan maka penyidik harus sebisa mungkin mendapatkan barang bukti di Tempat Kejadian Perkara (TKP), karena pengungkapan perkara tersebut berawal dari adanya barang bukti yang ditemukan dan kemudian disita oleh penyidik.
Dalam prakteknya, penyitaan barang bukti juga terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Barang bukti dalam tindak pidana pembunuhan adalah mayat manusia, dalam hal ini tentunya dalam menangani perkara pembunuhan perlu ketentuan-ketentuan khusus yakni dalam hal penyitaan barang bukti apakah harus menunggu izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat atau tidak, karena dikhawatirkan barang bukti dan lokasi di Tempat Kejadian Perkara (TKP) akan berubah atau bahkan hilang apabila tidak dilakukan tindakan oleh penyidik.
Terkait dengan hal tersebut, peneliti mengambil judul “Pengaruh barang bukti terhadap putusan pengadilan dalam penyelesaian perkara pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Semarang”.
Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan Secara Swadaya Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus (HK-25)

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dewasa ini dirasakan demikian meningkat kebutuhan rumah tinggal oleh masyarakat sesuai dengan perkembangan penduduk dan tuntutan kebutuhan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut disediakan melalui pembangunan perumahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat.
Walaupun demikian belum semua dapat terpenuhi karena disamping permintaan terlalu banyak juga kemampuan daya beli masyarakat serta lokasinya belum tersedia secara merata. Oleh karena itu kenyataan di lapangan terutama daerah perkotaan banyak terjadi masyarakat pemilik tanah memanfaatkan tanah miliknya terpecah-pecah menjadi kaplingan tanah untuk dibangun guna memenuhi kebutuhan rumah tingggal mereka.

Oleh karena pemecahan tanah tersebut menurut selera pemiliknya sendiri (mengabaikan peraturan perundangan yang berlaku), maka yang terjadi adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan azas penataan lingkungan seperti ; adanya jalan buntu, jalan setapak, bidang tanah tidak teratur, bidang tanah tidak memperoleh jalan, tidak tersedianya tanah untuk fasilitas umum/sosial dan sebagainya. Hal demikian bila tidak dikendalhkan sejak dini maka akan terjadi lingkungan kota yang tidak teratur/semrawut bahkan kumuh, jika terlanjur demikian maka penanganannya akan lebih sulit dari berbagai aspek.
Banyak juga tanah-tanah di wilayah perkotaan yang masih relatif kosong dan belum dimanfaatkan secara optimal, karena belum tersedia prasarana perkotaan dan sarana lainnya yang diperlukan. Apabila keadaan ini tidak segera mendapat penanganan, khususnya tentang penataan penguasaan dan pemanfaatan tanahnya, maka hal tersebut akan menimbulkan dan mempercepat tumbuhnya pemukiman padat yang tidak teratur dengan kondisi fasilitas yang semrawut, mengingat laju pertumbuhan penduduk yang semakin cepat.
Masyarakat pemilik tanah akan berusaha membangun sendiri-sendiri, baik untuk pemukiman ataupun untuk keperluan prasarana jalan tanpa memperhatikan kepentingan wilayah/lingkungan secara luas. Keadaan seperti ini perlu untuk segera diantisipasi, karena pada perkembangan selanjutnya akan banyak menimbulkan permasalahan yang sangat kompleks, tidak saja menyangkut masalah fisik namun juga menyangkut masalah non fisik seperti masalah sosial dan ekonomi.
Beberapa faktor yang melatarbelakangi timbulnya permasalahan tersebut diantaranya adalah :
1. Banyak wilayah perkotaan yang cenderung menjadi daerah kumuh yang bila ditelusuri lebih jauh, kecendurungan suatu wilayah untuk menjadi daerah kumuh disebabkan oleh urbanisasi dan urbanisasi liar. Dengan adanya urbanisasi maka semakin meningkat kebutuhan akan tanah sementara persediaan tanah semakin terbatas. Hal ini menyebabkan timbulnya perkampungan yang tidak sesuai dengan kualitas lingkungan
yang rendah karena kurangnya prasarana dan rendahnya fasilitas. Kurangnya prasarana dan rendahnya fasilitas disebabkan oleh keterlambatan pengadaan prasarana umum oleh pemerintah, sehingga penduduk terpaksa mengambil inisiatif sendiri untuk mengatur diri sendiri dalam mengadakan prasarana umum tanpa memperhatikan kepentingan wilayah/lingkungan secara lebih luas.
2. Kelemahan sistem pembebasan tanah, yang terletak pada kendala umum yang dihadapi pemerintah pada waktu melakukan pembebasan tanah, yaitu ketidakmampuan pemerintah memberikan ganti kerugian yang sesuai dengan keinginan pemilik tanah.
Kelemahan sistem pembebasan tanah yang berdampak psikologis juga timbul karena dalam pelaksanaan pembebasan tanah masyarakat sering merasa bahwa dirinya hanyalah sebagai obyek pembangunan belaka yang sering dikalahkan oleh kepentingan pembangunan.
Pelaksana pembangunan saat ini juga menghadapi tugas yang sangat berat karena kebanyakan daerah di Indonesia tumbuh secara alamiah tanpa berlandaskan tata ruang yang mantap. Tetapi juga karena urbanisasi yang berlangsung sangat cepat dan dalam waktu yang relatif singkat. Pertumbuhan penduduk yang melesat secara fenomenal menuntut pewadahan aneka aktivitas dan dalam suatu tata ruang utamanya didaerah perkotaan. Kenyataan menunjukkan bahwa pelaksana/perencana pembangunan di Indonesia masih belum berhasil secara optimal menjawab tantangan dan berbagai konflik yang terjadi dilapangan. Sebab masalah spasial (ruang) selain berdimensi politik
(bagi pemerintah) juga berdimensi sosial ekonomi dan sosial budaya (bagi masyarakat) sehingga tata ruang yang disusun lebih merupakan gambaran ideal saja yang dalam kenyataannya sangat sulit untuk diwujudkan. Apalagi perencanaan tata ruang yaitu dan pembangunan daerah di Indonesia masih relatif baru yaitu dengan disahkannya UU No. 24 Tahun 1992 tanggal 13-10-
1992 tentang Penataan Ruang.
Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu alternatif model pembangunan wilayah perkotaan tanpa pembebasan tanah yaitu dengan cara Konsolidasi Tanah Perkotaan (KTP). Melalui KTP ini diharapkan akan dapat mengatasi berbagai kelemahan model pembangunan konvensional seperti pembebasan tanah, dalam upaya pengadaan tanah untuk kepentingan prasarana umum dan fasilitas-fasilitas lingkungan lainnya. Dengan adanya KTP akan ditumbuhkannya peran serta masyarakat dalam membangun wilayah kotanya, karena dalam setiap tahap pelaksanaan KTP tetap melibatkan masyarakat, dalam hal ini pemilik tanah atau yang menguasai tanah khususnya.
Kabupaten Kudus merupakan Kabupaten terkecil di wilayah propinsi Jawa Tengah, dengan luas wilayah kurang lebih sekitar 425.1564 KM2. Selain itu juga Kabupaten Kudus terletak di jalur perhubungan darat yang strategis karena menghubungkan antara kota Surabaya, Jakarta, Pati, Jepara dan Grobogan. Karena letaknya yang strategis tersebut maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus cukup pesat, disamping adanya industri-industri
besar maupun kecil yang berjumlah ribuan menyebabkan Kota Kudus berkembang sebagai kota industri yang cukup menonjol.
Mengingat sempitnya wilayah Kabupaten Kudus, maka beragam aktifitas yang ada menimbulkan banyak masalah terutama pada sektor pemukiman, antara lain :
1. Meningkatnya jumlah perumahan dan pemukiman maupun intensitas penggunaanya, sebagai akibat laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini tidak diimbangi dengan lahan yang ada sehingga menimbulkan lingkungan yang tidak sehat.
2. Mengingat letaknya yang strategis sebagai tempat persimpangan yang menghubungkan kota-kota besar maka dirasa perlu adanya pemukiman yang rapi dan teratur serta adanya fasilitas yang lengkap.
3. Perkembangan perkotaan yang cukup pesat sebagai akibat dari meningkatnya jumlah penduduk, meningkatnya kegiatan industri dan perdagangan yang menimbulkan masalah-masalah kependudukan dan sosial seperti munculnya kawasan kumuh.
4. Makin berkurangnya lahan pertanian sebagai akibat tingginya volume pemakaian lahan dengan makin berkembangnya sektor industri dan perdagangan, baik di Kudus maupun Jawa Tengah pada umumnya, sehingga perlu adanya klasifikasi lahan.
Dengan adanya permasalahan tersebut maka Pemerhntah Kabupaten Kudus memberikan solusinya yaitu dengan melaksanakan suatu model pembangunan yaitu dengan adanya Konsolidasi Tanah Perkotaan (KTP). Lokasi pemukiman tersebut sudah pasti membutuhkan area yang cukup luas. Mengingat sempitnya wilayah maka hal tersebut akan mustahil bila tidak ada peran serta masyarakat Kudus berupa kesediaan memberikan sebagian tanahnya untuk pembangunan prasarana dan sarana umum lainnya. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Kudus menawarkan suatu konsep penataan ruang yang dikenal dengan Konsolidasi Tanah Perkotaan.
Badan Pertanahan Nasional sangat berperan dalam penentuan lokasi, pengadaan tanah melalui pembebasan tanah, sekaligus penataan penguasaaan, penataaan penggunaaan tanah dan pengadaan tanah untuk prasarana dan sarana pemukiman melalui program Konsolidasi Tanah Perkotaan, yang melibatkan seksi Pengaturan Penguasaan Tanah. KTP merupakan kebijakan pertanahan yang dianggap paling sesuai diterapkan dalam menunjang program pembangunan perumahan atau pemukiman.
Dalam Konsolidasi Tanah Perkotaan, tanah-tanah warga yang akan di konsolidasikan tersebut akan ditata ulang dengan cara menggeser, menggabung maupun memindahkan letak tanah. Permasalahan timbul apabila diatas tanah warga tersebut berdiri suatu bangunan yang bersifat permanen yang tidak mungkin untuk digeser maupun dipindahkan.
Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis memberi judul Tugas
Akhir :
“PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN SECARA SWADAYA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS”.
Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Dampak Penyalahgunaan Perjanjian Kredit Investasi Dari PT. Bank Niaga Oleh CV. Rahayu Terhadap Tanah Objek Hak Tanggungan (HK-22)

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Meningkatnya pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi sehingga dibutuhkan penyediaan dana yang cukup besar. Oleh karena itu diperlukan lembaga hak jaminan yang kuat dan mampu memberi kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yang dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.


Sehubungan dengan perkembangan tata ekonomi Indonesia, Staatsblad 1937-190 tentang Credietverband dipandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan kegiatan perkreditan, sedangkan perkembangan mengenai hak-hak atas tanah menuntut harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Selain Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan sebagai hak atas tanah yang dapat dibebankan Hak Tanggungan berdasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Hak Pakai atas tanah tertentu yang wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan, perlu juga dimungkinkan untuk dibebani Hak Tanggungan.

Berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka dibentuklah undang-undang yang mengatur masalah hak tanggungan atas tanah secara tersendiri, sekaligus mewujudkan unifikasi Hukum Tanah Nasional. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang kemudian disebut dengan Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT).

Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hak tanggungan lahir dengan sebuah perjanjian. Adapun beberapa unsur pokok dari hak tanggungan adalah:
1. Hak yaitu hak jaminan yang dibebankan atas tanah sebagai yang dimaksud oleh UUPA;
2. Berikut atau tidak berikut dengan benda-benda yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu;
3. Untuk pelunasan utang tertentu;
4. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur yang lain.
Adapun ciri-ciri hak tanggungan adalah memenuhi asas spesialitas dan asas publisitas. Asas spesialitas yaitu asas yang mewajibkan dalam muatan akta pemberian hak tanggungan harus mencantumkan ketentuan-ketentuan seperti ditegaskan dalam pasal 11 UUHT. Sedangkan asas publisitas yaitu asas yang mewajibkan didaftarkannya hak tanggungan pada kantor pertanahan setempat sesuai Pasal 13 UUHT.

Objek hak tanggungan adalah hak-hak atas tanah yang diatur dalam UUPA. Benda-benda (tanah) akan dijadikan jaminan atas suatu utang dengan dibebani hak tanggungan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. Dapat dinilai dengan uang;
2. Harus memenuhi syarat publisitas;
3. Mempunyai sifat droit de suite apabila debitor cidera janji;
4. Memerlukan penunjukkan menurut UU.
Hak tanggungan tidak dapat berdiri sendiri tanpa didukung oleh suatu perjanjian (perjanjian kredit) antara debitor dan kreditor. Dalam perjanjian itu diatur tentang hubungan hukum antara kreditor dan debitor, baik menyangkut besarnya jumlah kredit yang diterima oleh debitor, jangka waktu pengembalian kredit, maupun jaminan yang nantinya akan diikat dengan hak tanggungan. Oleh karena hak tanggungan tidak dapat dilepaskan dari perjanjian kredit, itulah sebabnya maka hak tanggungan dikatakan accessoir (mengikuti) perjanjian pokoknya.

Kredit yang diberikan oleh kreditor mengandung risiko, maka dalam setiap pemberian kredit, bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa ada suatu perjanjian tertulis. Itu sebabnya diperlukan suatu jaminan kredit dengan disertai keyakinan akan kemampuan debitor melunasi utangnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan dalam memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi hutangnya sesuai yang diperjanjikan.

Dalam menjalankan suatu perjanjian khususnya dalam perjanjian kredit, para pihak (debitor, kreditor) selalu dibebani dua hal yaitu hak dan kewajiban. Menurut J. Satrio bahwa suatu perikatan yang dilahirkan oleh suatu perjanjian, mempunyai dua sudut: sudut kewajiban-kewajiban (obligations) yang dipikul oleh suatu pihak dan sudut hak-hak atau manfaat, yang diperoleh oleh lain pihak, yaitu hak-hak menurut dilaksanakannya sesuatu yang disanggupi dalam perjanjian itu. Jadi hak tanggungan merupakan jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberi kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lainnya.

Kreditor sebagai pemegang hak tanggungan mempunyai hak mendahului daripada kreditor-kreditor yang lain (“droit de preference”) untuk mengambil pelunasan dari penjualan tersebut. Selain itu hak tanggungan akan tetap membebani obyek hak tanggungan ditangan siapapun benda itu berada, ini berarti bahwa kreditor pemegang hak tanggungan tetap berhak menjual lelang benda tersebut, biarpun sudah dipindahkan haknya kepada pihak lain (“droit de suite”).

Dalam hal terjadinya pengalihan barang jaminan kepada pihak lain tanpa seizing pihak kreditor maka kreditor dapat mengajukan upaya hukum untuk membatalkan seluruh tindakan deditor yang dianggap merugikan. Dengan demikian, dalam perjanjian tanggungan, pihak kreditor tetap diberikan hak-hak yang dapat menghindarkannya dari praktek-praktek “nakal” debitor atau kelalaian debitor.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam perjanjian hak tanggungan, seorang kreditor diberikan hak untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari pihak pemberi tanggungan selain itu, pihak kreditor dapat pula mengajukan hak mendahuluinya, dalam hal terjadinya pengalihan barang jaminan oleh debitor tanpa izin kreditor.

Sehubungan dengan hak tanggungan atas tersebut di atas, sering terdapat kasus-kasus terkait dengan hak tanggungan yang muncul ke permukaan dan merupakan bahan pemberitaan di media massa. Secara makro penyebab munculnya kasus-kasus pertanahan tersebut adalah sangat bervariasi yang antara lain harga tanah yang meningkat dengan cepat, kondisi masyarakat yang semakin sadar dan peduli akan kepentingan/haknya, iklim keterbukaan yang digariskan pemerintah. Pada hakikatnya, kasus tersebut merupakan benturan kepentingan (conflict of interest) antara siapa dengan siapa, sebagai contoh konkret antara perorangan dengan perorangan, perorangan dengan badan hukum, badan hukum dengan badan hukum, dan lain sebagainya.

Kasus yang menjadi fokus pembahasan penulis dalam penulisan ini adalah kasus perdata tanah mengenai kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk memiliki obyek Hak Tanggungan apabila debitur cidera janji sebagaimana diputuskan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan No. 901/Pdt/2007, tanggal 24 Oktober 2007 tentang Perkara Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan No. 147/PEN.EKS/APHT/2003/PN.TNG. Sengketa hak tanggungan atas tanah inii terjadi antara PT. Bank Niaga selaku Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I – Pembanding I melawan Ny. Han Moy selaku Termohon Kasasi dahulu Penggugat – Terbanding dan CV. Rahayu, Yohan Suparman, Pemerintah RI cq. Departemen Keuangan RI cq. Direktorat Jenderal Piutang Dan Lelang Negara, cq. Kantor Wilayah IV Bandung cq. Kantor Pelayanan Piutang Dan Lelang Negara Serang selaku para turut Termohon Kasasi dahulu para Tergugat – Pembanding II dan para turut Terbanding.

Kasus ini berawal dari perjanjian kredit antara CV. Rahayu dengan Bank Niaga dengan tujuan untuk investasi perluasan modal kerja, masa berlakunya kredit ini efektif mulai berlaku pada tanggal 14 Nopember 2002 dan harus dilunasi pada tanggal 14 Nopember 2005. Namun setelah pinjaman kredit diterima oleh CV. Rahayu, ternyata pelaksanaan program perluasan usaha sebagaimana yang tertuang dalam persetujuan fasilitas kredit tidak dilaksanakan, dan ternyata dialihkan kebidang usaha lain yaitu pembebasan tanah Bandara Soekarno Hatta.

Salah satu persyaratan dalam perjanjian kredit investasi adalah kewajiban dari CV. Rahayu, untuk menyerahkan sebagai jaminan yaitu 3 (tiga) bidang tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan milik Penggugat yang asalnya dari Sertipikat Hak Milik No. 344, No. 421 dan No. 538 yang kini telah dibalik nama oleh PT. Bank Niaga menjadi :
1. Sertipikat HGB No. 8563/Cibodas, luas 650 m2, gambar situasi tanggal 15 Desember 2004 No. 271/Cibodas/2004, tertanggal 10 Juli 1987 yang tercatat atas nama PT. Bank Niaga Tbk ;
2. Sertipikat HGB No. 8564/Cibodas, luas 1.133 m2, gambar situasi tanggal 15 Desember 2004 No. 272/Cibodas/2004, tertanggal 15 Oktober 1991 yang tercatat atas nama PT. Bank Niaga Tbk ;
3. Sertipikat HGB No. 8565/Cibodas, luas 1.500 m2, gambar situasi tanggal 15 Desember 2004 No. 273/Cibodas/2004, tertanggal 10 April 1996 yang tercatat atas nama PT. Bank Niaga Tbk ;

Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) milik Penggugat tersebut diatas telah dijadikan sebagai jaminan karena berdasarkan kesepakatan bersama yang tertuang dalam Akta pendirian perusahaan yang dibuat oleh Notaris Nani Wahyudi, SH dan Akta perubahan yang dibuat oleh Notaris Herry Sosiawan, SH, Sdr. Anton Wijaya selaku Direktur CV. Rahayu berjanji untuk dengan segera selambat-lambatnya pada tanggal 14 Maret 2003, setelah sertipikat hak atas tanah tersebut selesai segera menyerahkan kepada PT. Bank Niaga sebagai jaminan, dan melaksanakan serta menandatangani akta pemberian jaminan atas tanah dan bangunan sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit.

Oleh karena CV. Rahayu tidak melaksanakan program perluasan usaha sebagaimana yang tertuang dalam persetujuan fasilitas kredit antara Bank Niaga dengan CV. Rahayu dan ternyata dialihkan kebidang usaha lain yaitu pembebasan tanah Bandara Soekarno Hatta. Maka seluruh jumlah pinjaman baik karena hutang pokok, bunga, provisi, fee dan biaya lainnya wajib dibayarkan kembali dengan seketika dan seluruhnya kepada Bank Niaga, karena kelalaian dari CV. Rahayu tersebut.

Oleh karena CV Rahayu terhitung sejak April 2003 tidak melakukan pembayaran atas kelalaiannya tersebut kepada Bank Niaga. Dengan berdasar pada Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Pasal 6 UUHT, Bank Niaga melakukan tindakan penyitaan atas harta milik Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik No. 344 No. 421, No. 583 atas bidang tanah dan bangunan milik suami istri yang tercatat atas nama Yohan Suparman yang telah dijual lelang oleh Kantor Lelang Negara yang lelangnya telah dilaksanakan pada tanggal 3 September 2004 No. 426/2004.

Namun dalam proses pelelangan objek hak tanggungan dalam hal ini sertipikat hak milik (yang juga merupakan objek hak tanggungan CV. Rahayu terhadap Bank Niaga) yang dilakukan oleh Bank Niaga tersebut, namun dalam proses pelelangan tersebut Bank Niaga juga bertindak sebagai pembeli lelang dari sertipikat tersebut.

Dengan berdasar pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 49/PRP/1960 yang mengatur mengenai penyelesaian kredit macet menyatakan bahwa penyelesaian kredit macet harus diadakan kesepakatan terlebih dahulu antara debitur dengan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang menghasilkan surat pernyataan bersama yang berkepala ‘Atas Nama Keadilan’. Kemudian surat pernyataan bersama ini mempunyai kekuatan eksekutorial sebagai landasan hukum untuk melakukan penyitaan barang agunan dan pelelangan, serta Pasal 12 UUHT yang menyebutkan bahwa “pemegang Hak Tanggungan dilarang untuk membeli tanah dimaksud dari pelelangan, jadi ikut dalam pelelangan apa akibatnya, pasti bahwa hal-hal yang sangat memprihatinkan akan terjadi dan yang menjadi korban adalah rakyat”, pihak penggugat Ny. Han Moy yang juga merupakan istri dari Yohan Suparman (Direktur Keuangan CV Rahayu yang mengadakan perjanjian kredit dengan Bank Niaga) menggugat bahwa pelelangan yang dilakukan oleh Bank Niaga cacat hukum.

Terhadap gugatan dari Ny. Han Moy tersebut di atas Pengadilan Negeri Tangerang telah membuat putusan, melalui Putusan No. 215/PDT.G/2005/PN.TNG, tanggal 21 Februari 2006 yang amarnya sebagai berikut : “Menyatakan tidak sah penjualan lelang atas tanah-tanah milik Yohan Suparman yaitu Serfikat Hak Milik No. 344, No. 421, dan No. 583 oleh Bank Niaga melalui perantaraan Kantor Pelayanan Piutang Dan Lelang Negara Serang. Menyatakan Risalah Lelang 426/2004 tertanggal 3 September 2004 yang dibuat oleh turut Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum. Dan menghukum turut Tergugat I dan turut Tergugat II tunduk dan patuh terhadap putusan ini.”

Putusan Pengadilan Negeri tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten di Serang dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan putusan No. 41/Pdt/2006/PT.Banten tanggal 18 September 2006.
Dalam perkara ini dengan mendasarkan diri Pasal 12 A (1) UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang PERBANKAN yang berbunyi “Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya ; yang selanjutnya penjelasan dari pasal ini*menyatakan bahwa “Pembelian agunan oleh bank melalui pelelangan dimaksudkan untuk membantu bank agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban Nasabah Debiturnya. Dalam hal Bank sebagai pembeli agunan Nasabah Debiturnya, status bank adalah sama dengan pembeli bukan bank lainnya. Bank dimungkinkan membeli agunan diluar pelelangan dimaksudkan agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban Nasabah Debiturnya. Bank Niaga melakukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Desember 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 215/Pdt.G/2005/PN/TNG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan mana disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Desember 2006.
Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Agung pada tanggal 24 Oktober 2007 melalui Putusan No. 9001 K/Pdt/2007, memutuskan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banten di Serang No. 41/Pdt/2006/PT.Banten tanggal 18 September 2006 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 215/Pdt.G/2005/PN.TNG, tanggal 21 Februari 2006, menolak gugatan Penggugat, dan menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Hal tersebut di ataslah yang menjadi fokus pembahasan dari penulisan ilmiah ini, yaitu mengenai keabsahan dari pemegang Hak Tanggungan untuk ikut menjadi peserta lelang dan membeli tanah yang merupakan objek Hak Tanggungan dalam suatu pelelangan dari objek tersebut. Ini terjadi karena adanya kerancuan yang terkandung dalam Pasal 12 UUHT yang berbunyi “Janji yang memberi kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk memiliki obyek Hak Tanggungan apabila cidera janji, akan batal demi hukum”.
Selain itu bagaimana dengan pertimbangan hukum dari Termohon Kasasi/dahulu Penggugat dengan berdasar pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 49/PRP/1960 yang mengatur mengenai penyelesaian kredit macet menyatakan bahwa penyelesaian kredit macet harus diadakan kesepakatan terlebih dahulu antara debitur dengan PUPN yang menghasilkan surat pernyataan bersama yang berkepala ‘Atas Nama Keadilan’. Kemudian surat pernyataan bersama ini mempunyai kekuatan eksekutorial sebagai landasan hukum untuk melakukan penyitaan barang agunan dan pelelangan. Apakah hal ini dapat menyebabkan proses kepemilikan tanah Serfikat Hak Milik No. 344, No. 421, dan No. 583 yang di beli melalui pelelangan tersebut menjadi cacat hukum.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan yang timbul ke dalam suatu penulisan skripsi yang berjudul: “Dampak Penyalahgunaan Perjanjian Kredit Dari PT. Bank Niaga Oleh CV. Rahayu Terhadap Tanah Objek Hak Tanggungan”.

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Pelaksanaan Pemindahtanganan Izin Pemilik Kios Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 7 Thn 2006 Ttg Retribusi Pasar Di Pasar Manonjaya (HK-23)

BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara, pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan yang diundangkan secara benar dan berdasarkan prosedur yang syah, “dimana Undang-undang merupakan suatu keputusan pemerintah yang menetapkan peraturan-peraturan pemerintah yang mengikat secara umum”1.

Tujuan dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan adalah untuk menciptakan tata tertib masyarakat dan melindungi manusia beserta kepentingannya dan mengatur tingkah laku manusia dan diberi sanksi setiap pelanggarnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.


Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, diatur dalam Undang-Undang No.22 tahun 1999 dirubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang telah dirubah dengan Undang-Undang No 12 tahun 2008 tentang pemerintahan daerah, bahwa setiap daerah diberikan hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan asas otonomi yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dari suatu daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menjalankan pembangunan pemerintahan dan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi Daerah, salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Pendapatan asli daerah berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan dapat dijadikan salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah menempatkan jenis-jenis pajak dan retribusi daerah yang dapat dipungut daerah terdiri dari :
1. Jenis-jenis pajak provinsi terdiri dari :
a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air di bawah tanah dan air permukaan
2. Jenis-jenis pajak Kabupaten atau kota terdiri dari :
a. Pajak Hotel
b. Pajak Restoran
c. Pajak Hiburan
d. Pajak Reklame
e. Pajak Penerangan Jalan
f. Pajak Pengambilan Bahan Galian
g. Pajak Parkir
3. Jenis-jenis retribusi daerah terdiri dari :
a. Retribusi jasa umum
b. Retribusi jasa usaha
c. Retribusi perijinan tertentu

Agar pemungutan pajak dan retribusi tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
1. Pemungutan pajak harus adil
2. Pemungutan pajak harus sesuai dengan UU di Indonesia di atur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat (2) hal ini memberikan putusan hukum untuk menyatakan keadilan baik negara maupun warganya
3. Tidak mengganggu perekonomian
4. Pemungutan pajak harus efisien
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 2.

Retribusi merupakan pungutan sebagai pembayaran atas pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau fasilitas pemerintah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan peraturan umum telah di buat pemerintah, dalam hal ini salah satunya adalah retribusi pasar yang merupakan pungutan dari fasilitas atas luas atau sarana lain dari pasar seperti wc, lahan parkir, dan meja-meja pedagang kaki lima. Para pengguna fasilitas tersebut, hendaklah memperhatikan dan sadar akan kewajibannya membayar retribusi karena sangat diperlukan untuk menunjang pembangunan daerah umumnya, khususnya pasar itu sendiri.
Retribusi pasar umumnya dipungut sebulan sekali, salah satu retribusi yang sering kali tidak dibayar oleh pemilik kios yaitu retribusi pemindahtanganan izin kios, yang seharusnya dilakukan oleh pemilik baru kios yang dijual, hal ini sering diabaikan oleh pemilik kios yang baru, sehingga di lapangan banyak dijumpai, dalam kartu abudemen tercantum nama-nama pemilik lama. Padahal berdasar pasal 14 Bab XII Perda No. 7 Tahun 2006 disebutkan bahwa :

Setiap pemindahtanganan ijin terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Bupati dan kepada pemegang ijin baru harus menyelesaikan balik nama surat ijin tersebut dengan dikenakan biaya sebesar 5% dari jumlah harga jual beli berdasarkan harga pasar.
Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, diperlukan suatu pengkajian secara ilmiah, dan oleh karenanya penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya dibahas, dianalisis dan disusun secara sistematik dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul :

“PELAKSANAAN PEMINDAHTANGANAN IZIN PEMILIK KIOS BERDASARKAN PASAL 14 PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PASAR DI PASAR MANONJAYA KABUPATEN TASIKMALAYA”

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Pelaksanaan Verzet Terhadap Eksekusi Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang, Dalam Kasus Hutang Piutang Atas Hak .. (HK-20)

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Seorang yang mengajukan suatu perkara perdata ke Pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian perkara. Pemeriksaan perkara dalam pengadilan diakhiri dengan putusan. Namun hanya dengan putusan saja belum dikatakan persoalan selesai. Putusan ini harus dilaksanakan atau dieksekusi.

Putusan pengadilan yang harus dieksekusi atau dilaksanakan itu hanya putusan yang bersifat kondemnatoir artinya putusan yang mengandung tindakan penghukuman terhadap pihak yang kalah dalam suatu perkara.


Putusan deklaratoir dan konstitutief tidak perlu dieksekusi karena keadaan hukium demikian itu sudah ada pada waktu diucapkan oleh hakim. Jadi disini hakim hanya menyatakan apa yang sudah ada. Demikian juga dengan keputusan konstitutief, dengan diucapkan oleh hakim maka penggugat yang telah melakukan tindakan hukum sudah ada, tidak perlu dieksekusi. Putusan komdemnatoir bisa berupa :
a. membayar sejumlah uang;
b. menyerahkan suatu barang;
c. mengosongkan sebidang tanah;
d. menghentikan suatu perbuatan/keadaan;
e. melakukan perbuatan tertentu (Subekti, 1994:130)

Eksekusi dalam diktum (a) adalah eksekusi yang diatur dalam HIR Pasal
195-200 HIR. Eksekusi dalam diktum (b, c, dan d) tersebut diatas merupakan
eksekusi riil yang tidak diatur dalam HIR karena pelaksanaannya lebih mudah. Jadi tidak memerlukan peraturan khusus. Selanjutnya dalam diktum (e) yaitu melakukan sesuatu perbuatan tertentu diatur dalam pasal 225 HIR jis, pasal
228, 195-200 HIR.

Selain putusan kondemnatoir tersebut diatas yang dapat dieksekusi adalah tulisan-tulisan tertentu yang diberi kekuatan sama dengan putusan hakim diatur dalam pasal 224 HIR tulisan yang dapat dieksekusi tersebut dinamakan tulisan dengan eksekutorial titel, dapat berupa :
a. Setifikat Hak Tanggungan, dulu sertifikat Hipotik;

b. Sertifikat Jaminan Fidusia;

c. Grosse akta pengakuan hutang.

Suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dapat dilaksanakan dengan sukarela oleh pihak yang kalah. Pelaksanaan secara sukarela tersebut tidak menimbulkan masalah. Namun apabila seseorang enggan memenuhi isi putusan tersebut maka eksekusi dapat dipaksakan dengan bantuan kekuatan umum (execution force).

Jika sebelumnya tidak dilakukan sita jaminan, maka eksekusi dimulai dengan menyita sekian banyak barang-barang bergerak, dan apabila diperkirakan belum cukup, juga dilakukan terhadap barang-barang tidak bergerak milik pihak yang dikalahkan sehingga cukup untuk memenuhi pembayaran sejumlah uang yang harus dibayar menurut putusan beserta biaya- biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksana putusan tersebut. Penyitaan
yang dilakukan tersebut di atas disebut eksetutorial (Sutantio Iskandar,
1995:131).

Dalam HIR ditentukan bahwa yang dapat mengajukan verzet terhadap eksekusi tidak hanya debitur (pasal 207 (1) HIR), tetapi pihak ketiga berdasarkan hak milik dapat mengajukan verzet (pasal 208 (1) HIR).

Berdasarkan alasan tersebut diatas maka penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Semarang dengan judul
”PELAKSANAAN VERZET TERHADAP EKSEKUSI DALAM PERKARA PERDATA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG, KASUS HUTANG PIUTANG ATAS HAK TANGGUNGAN)”.


Alasan penulis memiih judul ini karena dalam hal pelaksanaan eksekusi diajukan verzet, maka timbulah sengketa eksekusi, sebab jalannya eksekusi terganggu. Dalam praktik verzet terhadap eksekusi tidak menghentikan eksekusi yang akan dimulai atau menghentikan eksekusi yang sudah bejalan. Akan tetapi ketua berwenang memerintahkan, menunda eksekusi sambil sambil menunggu putusan dari perlawanan itu

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Kendal Tahun 2006 – 2008 (HK-21)

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pengertian Perkawinan menurut Pasal 1 No. 1 tahun 1974 Undang- undang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan sdorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka undang-undang tersebut memuat pasal-pasal yang mempersukar perceraian. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri. Dengan ikatan lahir batin dimakudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan batin saja, tetapi harus kedua-duanya (Wantjik Saleh, 1980
:14).

Pada kenyataan dalam rumah tangga yang mengalami ketidak harmonisan dan perselisihan atau pertengkaran yang terjadi terus-menerus, dan akhirnya memutuskan jalan untuk bercerai di Sidang Pengadilan Agama. Pertumbuhan angka yang sangat tinggi di setiap tahunnya, baik perkara yang diputus untuk cerai talak dan cerai gugat maupun perkara yang diterima untuk cerai talak dan cerai gugat (Lihat tabel 1 sampai dengan 6, hal 53-55).

Ada kalanya sepasang suami-istri tidak merasa bahagia dalam kehidupan rumah tangga, hal ini dikarenakan sering terjadi perselisihan
diantara keduanya, untuk menghindari hal tersebut, kita harus dapat menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan perselisihan diantara suami-istri seperti yang disebutkan dalam Buku Pintar Keluarga Muslim (BP4
1993) :

1. Menceritakan kepada suami/istri yang menyinggung tentang kenangan lama yang berkenaan dengan kekasih terdahulu.
2. Mengungkit kekurangan keluarga suami/istri
3. Suka mencela kekurangan suami/istri
4. Memuji wanita/pria lain
5. Kurang peka terhadap hal-hal yang tidak disenangi suami/istri (BP4
1993:26).

Permasalahan yang timbul dalam rumah tangga yang terjadi terus- menerus, sehingga tidak dapat lagi untuk didamaikan, maka perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama bisa mengabulkan permohonannya maupun gugatannya. Namun, pada dasarnya Hakim tidak semata-mata mengabulkan suatu permohonan maupun gugatan tersebut, karena harus ada alasan-alasan yang kuat untuk orang yang akan bercerai. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 PP No. 9 tahun
1975 menyebutkan:

1 Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2 Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut- turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3 Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4 Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain.
5 Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjlankan kewajibannya sebagai suami/istri.
6 Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengakaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam Rumah Tangga.

Kabupaten Kendal sebagai salah satu banyaknya jumlah perceraian yang terjadi di setiap tahunnya (2006-2008). Berbagai upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, agar tidak terjadi perceraian, namun hal tersebut susah untuk dihindarkan. Maka, oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kendal memasukkan daftar nama-nama orang yang bercerai dalam sebuah buku Register.


Berdasarkan uraian di atas, peneliti memilih judul untuk mengkaji permasalahan di atas dengan tema atau judul skripsi: “TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KENDAL TAHUN 2006-2008.”

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

WordPress Themes